Kata dia, Malut memiliki SDA melimpah, terutama nikel, emas, perikanan dan sektor lainnya. Kekayaan tersebut selama ini ikut menopang perekonomian nasional. Akan tetapi, daerah penghasil harus memperoleh manfaat yang sepadan.

“SDA yang dikelola di Malut harus menyejahterakan masyarakat Malut. Jangan daerahnya kaya, tetapi masyarakatnya tidak merasakan manfaat yang sebanding,” tuturnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi II ini mendesak pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi fiskal daerah. Kebijakan pemotongan transfer ke daerah, kata dia, harus dikaji kembali dengan mempertimbangkan kemampuan dan kontribusi masing-masing daerah.

Karena itu, ia mendorong perubahan formula fiskal nasional agar daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih adil.

Menurutnya, pembagian DBH maupun transfer ke daerah tidak cukup hanya menggunakan formula yang berlaku saat ini jika formula tersebut belum mampu menjawab kesenjangan antara kontribusi daerah dan manfaat yang diterima.

“Harus ada opsi perubahan formula fiskal. Daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang adil. Kita berkontribusi besar terhadap negara, tetapi jangan kemudian ruang fiskal kita justru makin kecil,” tukasnya.

Lanjutnya, keadilan fiskal juga harus dibarengi dengan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonominya. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan strategis, tetapi kepentingan masyarakat di daerah penghasil harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pengelolaan SDA.

“Kalau SDA diambil dari daerah, maka dampaknya juga dirasakan daerah. Ada persoalan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Semua itu membutuhkan anggaran,” cetusnya.

Baca Halaman Selanjutnya..