Ketua PDI Perjuangan Morotai ini menegaskan, dirinya tidak sedang mendorong Malut untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sebaliknya, yang harus didorong adalah perubahan pola hubungan pusat dan daerah agar lebih adil.

“NKRI tetap kita jaga. Namun, NKRI juga harus dirasakan keadilannya oleh daerah. Jangan hanya bicara persatuan, tetapi ketika menyangkut pembagian sumber daya dan fiskal, daerah tidak mendapatkan porsi yang layak,” tandasnya.

Untuk itu, kata Said, pemerintah pusat justru perlu menjadikan wacana federalisme sebagai momentum untuk melakukan evaluasi besar terhadap hubungan fiskal dan pengelolaan SDA antara pusat dan daerah.

Sebab, jika persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui kebijakan yang lebih adil, maka tuntutan perubahan sistem tidak akan menjadi pilihan yang terus mengemuka.

Namun demikian, opsi federal bisa makin terbuka jika pusat terus melemahkan daerah, khususnya Malut yang memberikan sumbangsih besar terhadap ekonomi nasional.

“Kalau keadilan bisa diwujudkan dalam negara kesatuan, buat apa kita bicara federal. Tapi, kalau ketidakadilan terus dipelihara, jangan salahkan kalau muncul berbagai gagasan perubahan. Pemerintah harus melihat akar persoalannya,” pungkasnya. (mg-01/cr-01/rul)