Almarhum adalah arsitek yang meraba kegelapan, bertaruh dengan keterbatasan, untuk mendesain masa depan yang kini kita nikmati secara cuma-cuma.

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menetapkan Weda sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah pascapemekaran, status hukum itu hanyalah sebuah kalimat mati di atas kertas Kop negara Bintang dan Burung Garuda.

Secara fisik, Weda saat itu adalah sebuah pertaruhan geografis yang nyaris mustahil bagi sebuah pusat pemerintahan. Wilayah ini didominasi oleh hamparan lumpur pekat, rawa, rimba hutan bakau yang lebat, isolasi akses yang ekstrem, serta ketiadaan fasilitas fiskal maupun infrastruktur dasar yang layak.

Menetapkan ibu kota di atas peta administratif adalah perkara mudah, namun menghidupkan roh peradaban sebuah kota di atas rawa adalah sebuah "akrobat" kepemimpinan yang membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan. Ia membutuhkan ketekunan, visi teknokratis, dan keberanian mengambil risiko yang melampaui zamannya.

Sang Akrobat dan Arsitektur Ruang Fagogoru

Sebagai seorang teknokrat tulen dengan latar belakang keilmuan teknik dan rekam jejak panjang di dunia Pekerjaan Umum (PU) serta perencanaan pembangunan, almarhum tidak melihat Halmahera Tengah sebagai hamparan tanah mati atau sekadar komoditas politik.

Beliau melihatnya sebagai sebuah kesatuan ekosistem ruang yang harus berfungsi secara fungsional. Beliau memahami bahwa sebuah kota tidak lahir sekaligus melalui keajaiban sulap. Kota harus dibangun jengkal demi jengkal, tapak demi tapak.

Satu jalan dibuka untuk memotong isolasi, satu gedung ditancapkan untuk mengonsolidasikan pelayanan, dan satu kebijakan dilahirkan untuk mendekatkan negara kepada masyarakatnya.

Melalui momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pertama pada tahun 2007 hingga dua periode kepemimpinannya yang legendaris (2007–2017), fase-fase krusial pemindahan ibu kota secara fisik dimulai.

Baca Halaman Selanjutnya..