Pembagian hasil sumber daya alam tidak seharusnya hanya memperhitungkan penerimaan negara. Beban ekologis, sosial, infrastruktur, dan pelayanan publik yang ditanggung daerah penghasil juga harus menjadi bagian dari pertimbangan.

Dalam konteks ini, perjuangan keadilan fiskal lebih strategis daripada menambah beban pembiayaan melalui utang. Jika Maluku Utara memperoleh ruang fiskal yang lebih adil, maka rencana pinjaman sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur semestinya tidak perlu menjadi pilihan utama.

Pinjaman memang dapat membantu pembiayaan jangka pendek. Akan tetapi, pinjaman juga menimbulkan kewajiban pembayaran pokok, bunga, dan risiko fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

Daerah penghasil seharusnya dapat membangun dengan kapasitas fiskal yang lebih proporsional, bukan terus bergantung pada utang akibat pembagian manfaat yang belum adil.

Karena itu, kepemimpinan Sherly akan lebih bernilai jika mampu memperjuangkan perubahan sistem daripada hanya mencari pembiayaan jangka pendek. Maluku Utara tidak hanya membutuhkan tambahan dana hari ini, tetapi juga sistem yang menjamin agar manfaat kekayaan alam kembali secara lebih adil kepada daerah penghasil.

Perjuangan itu harus didukung data yang kuat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu menyusun data mengenai nilai ekspor, penerimaan negara, volume produksi, kebutuhan infrastruktur, beban pelayanan publik, kerusakan lingkungan, biaya pemulihan, dan dampak sosial pertambangan.

Data tersebut harus menjadi dasar diplomasi kebijakan. Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan secara terukur berapa besar kontribusi Maluku Utara kepada negara dan berapa besar beban yang ditanggung daerah.

Selain memperjuangkan perubahan formula DBH, Sherly juga perlu mendorong kompensasi fiskal berbasis beban ekologis. Daerah yang menanggung dampak pertambangan seharusnya memperoleh dukungan khusus untuk pemulihan lingkungan, kesehatan masyarakat, perlindungan ekosistem, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Baca Halaman Selanjutnya..