Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berkomitmen memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Salah satu upaya yang ditempuh yakni menyusun neraca pangan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa (28/7/2026).

Samsuddin menegaskan, persoalan pangan saat ini bukan lagi sekadar urusan sektor pertanian, tetapi telah menjadi pilar utama ketahanan nasional yang berpengaruh terhadap stabilitas harga, angka kemiskinan, hingga kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, hal itu sejalan dengan visi RPJMD Maluku Utara 2025–2029 serta agenda Asta Cita Presiden RI.

"Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis mulai dari tingginya biaya logistik, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah," kata Samsuddin.

Ia menegaskan, neraca pangan bukan hanya kumpulan data statistik, melainkan instrumen strategis untuk memetakan ketersediaan pasokan, mengidentifikasi daerah surplus dan defisit, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Samsuddin juga menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, perubahan pola mata pencaharian masyarakat menjadi salah satu penyebab utama.

"Dulu masyarakat menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang banyak yang beralih ke tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkih, dan pala, bahkan bekerja di sektor tambang maupun ASN. Akibatnya, ketika daerah pemasok menahan stok, harga pangan di Maluku Utara langsung bergejolak," ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong masyarakat kembali mengembangkan budidaya tanaman pangan, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah, guna memperkuat kemandirian pangan hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, menegaskan pentingnya validasi data pangan sebagai dasar pengendalian inflasi, terutama komoditas bergejolak (volatile food) seperti cabai, bawang merah, dan hortikultura yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis BPS, inflasi bulanan Maluku Utara pada Juni 2024 sempat mencapai 2,45 persen (month-to-month), tertinggi secara nasional, dengan akumulasi year-to-date sebesar 5,16 persen.

Menurut Sirtalya, momentum workshop ini harus dimanfaatkan untuk menyusun basis data pangan yang akurat, tervalidasi, dan diperbarui secara real-time guna mendukung strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

"Basis data yang kuat akan membuat intervensi pemerintah jauh lebih tepat sasaran," katanya.

Ia menambahkan, hasil workshop tidak hanya menyamakan metodologi penyusunan neraca pangan, tetapi juga menjadi langkah awal pengoperasian website neraca pangan daerah yang terintegrasi dengan kalender tanam dan jadwal Gerakan Pasar Murah.

Workshop bertema "Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara" ini merupakan kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Bapanas Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Kepala DPMPTSP Maluku Utara, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku Utara. (nar)