Ternate, malutpost.com - Komisi III DPR RI, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam rangka evaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi.

Rombongan dari Senayan itu terdiri dari: Ahmad Sahroni, Mercy Chriesty Barends, Martin Daniel Tumbelaka, Macfud Arifin, Widya Pratiwi, Siti Aisyah, Benny Utama dan H.M. Nasir Djamil.

Pertemuan Komisi III DPR RI, Polda Malut dan Kejati Malut berlangsung di Bela Hotel, Kota Ternate, Kamis (23/7/2026).

Beberapa poin yang menjadi pembahasan diantaranya: penyerapan anggaran, kesiapan personel, hingga penanganan kasus-kasus menonjol, termasuk kasus pembunuhan di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

‎Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat diwawancarai usai pertemuan mengatakan, yang dibahas bersama Komisi III DPR RI mencakup evaluasi kinerja Polda dengan anggaran yang tersedia.

‎”Salah satu yang dibahas adalah bagaimana kinerja Polda Maluku Utara disesuaikan dengan dana yang ada, termasuk sejauh mana anggaran tersebut telah terserap dengan baik,” ujar Kombes Hadi.

Polda juga menjelaskan ke Komisi III DPR RI mengenai kondisi riil Polda Malut yang masih mengalami keterbatasan jumlah personel serta sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Kombes Hadi menegaskan, hukum tetap ditegakkan secara optimal. Polda Malut juga terus membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum.

‎”Penegakan hukum tetap kami laksanakan secara optimal meskipun dengan keterbatasan personel dan peralatan. Kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder lain, seperti kejaksaan,” katanya.

Hadi juga menyebut, Komisi III DPR RI memberi perhatian terhadap berbagai kebutuhan Polda Malut. Pihaknya berharap ada dukungan untuk membantu memenuhi kekurangan personel maupun fasilitas.

‎”Alhamdulillah Komisi III akan memperhatikan berbagai hal yang masih kurang dan diupayakan pemenuhannya."

Menurut Hadi, Komisi III DPR RI juga memberi motivasi ke jajaran Polda Malut agar terus bekerja secara maksimal, termasuk dalam mengungkap kasus dugaan pembunuhan di Halmahera Tengah.

‎"Karena keterbatasan saksi, kami berusaha meminjam alat dari Bareskrim Polri untuk membantu menungkap kasus tersebut. Kalau sudah ada perkembangan, akan kami sampaikan secara terbuka ke publik,” janjinya.

‎Hadi juga menyatakan Mabes Polri turut memberi dukungan ke Polda Malut dalam penanganan kasus tersebut. Komisi III DPR RI dalam kesempatan ini juga mendorong agar pengungkapan kasus itu dapat dilakukan secara profesional dan tuntas.

‎”Pesan dari Komisi III adalah kami terus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas, meskipun memiliki berbagai keterbatasan. Tantangan tersebut harus dijawab dengan upaya maksimal untuk mengungkap setiap kasus,”  pungkasnya. (one)