Episentrum Pendidikan Gratis di Maluku Utara dan upaya Pendidikan Karakter

Di Maluku Utara, patut di apresiasi, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan ( Abubakar Abdullah S.Pd M.S) bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Djoanda melalui inisiatif alokasi anggaran dana BOSDA sekolah digratiskan.

Orang tua murid tidak lagi memikirkan biaya pendidikan anak-anak. Baik sekolah Negri maupun swasta semuanya Garatis. Ini bukan soal pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tembus pada kuartal 34%, ini murni kebijakan yang cerdas dan tepat sasaran.

Sebab 34% pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bukan berarti besar juga Anggaran pendapatan Belanja daerah (APBD) yang diberikan Pemerintah Pusat, dan kalu bisa dibilang 34% itu yang nikmatin bukan masyarakat dan bukan pula lembaga pemerintahan.

Faktanya APBD tidak sebanding dengan kekayaan alam Malut yng di keruk, tetapi di nikmati para konglomerat dan invostor asing yang bercokol di Maluku Utara. Dalam hal ini APBD masih standar seperti propinsi lain, tapi inisiatif pendidikan gratis bisa tercapai.

Pada konteks itulah, Inisiatif ini harusnya menjadi titik balik deregulasi pendidikan Gratis di Bangsa kita. Artinya dengan standar APBD yang rata-rata, pendidikan gratis di Maluku Utara masih bisa di wujudkan melalui alokasi anggaran BOSDA.

Dengan kata lain, Propinsi-Propinsi lain juga bisa melakukan hal yang sama, tergantung bagaimana Pemerintah mereka memprioritaskan akses pendidikan untuk semua kelas sosial, terutama kelas menengah kebawah. Disinilah titik balik episentrum regulasi pendidikan Gratis Profinsi Maluku Utara.

Baca Halaman Selanjutnya..