Masalahnya pemerintah Republik Indonesia lebih memprioritaskan makan Bergizi Gratis daripada pendidikan Gratis.

Secara logika anggaran makan Bergizi Gratis itu harusnya tugas dan tanggungjawab bidang kesehatan, bukan dilimpahkan ke sektor pendidikan.

Sehingga anggaran pendidikan sekitar 700 triliun per tahun itu fokus pada upaya menata kualitas dan mutu pendidikan yang layak, baik itu pendidikan gratis, kesejahteraan guru ASN maupun Non ASN (Honerer), fasilitas pendidikan yang memadai dan merata serta lainnya.

Lalu bagaimana urusan Gizi anak-anak Indonesia? ya dilimpahkan ke sektor kesehatan dan anggarannya pula dari kesehatan.

Kalau seperti Program MBG (Program pendidikan mengurus masalah gizi anak-anak) tentu secara prosedural tidak sesuai karena sekali lagi harusnya masalah gizi adalah tanggungjawan (anggaran) dari bidang kesehatan bukan tanggungjawan (anggaran) dari bidang pendidikan.

Alih-alih terbit aturan baru yang mengalienasi profesi guru honorer, mulai 1 Januari 2027, guru honorer yang terdata dalam Dapodik sejak 31 Desember 2024 di paksa berhenti, tertuang dalam surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, alasannya karena mengurangi anggaran MBG atau apa?, regulasi baru katanya. Entah seperti apa ?, wallahu'alam.

Katanya 150.000 guru mau difasilitasi untuk pendidikan lanjut, guru Honerer diberi insentif 400.000 dari sebelumnya 300.000 dan gaji guru honorer non ASN yang masuk dapodik diberi gaji sebesar 2 juta untuk menjamin mereka sebelum di berhentikan.

Baca Halaman Selanjutnya..