Apapun itu yang menjadi alasan mulus eleminasi peran guru Honorer !, yang pastinya pemberhentian paksa terhadap profesi guru (Honorer) itu adalah kebijakan yang fatal.

Kenapa ?, kita di Indonesia terutama di pelosok-pelosok desa itu masih banyak sekali kekurangan guru, sebab itu banyak guru honorer yang mengisi kekosongan meskipun dengan bayaran yang kecil, meskipun dengan ketidak pastian jaminan, mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk anak-anak bangsa.

Lah, kalu diberhentikan secara paksa dan tidak ada jaminan regulasi untuk mengisi kekosongan itu, tentu banyak mata pelajaran yang mengalami kekosongan dan terjadi disentegrasi antara jumlah peserta didik dan jumlah guru.

Disini ada cela, ada ruang kosong di tengah-tengah peserta didik yang bisa bikin mereka salah jalan, mulai dari tidak adanya mata pelajaran hingga kenakalan remaja yang tidak terkontrol.

Harusnya pemerintah kita bukan hanya mikir administrasi lalu ambil keputusan, tapi perlu pahami kondisi lapangan yang dihadapin oleh Guru-guru disekolah terutama sekolah di pelosok-pelosok Desa di seluruh Indonesia.

Sebab itulah regulasi berganti regulasi, selalu terlihat baru dan mentereng tapi dilapangan sama saja, guru dan siswa yang selalu menjadi sasaran korban kebijakan yang "tidak tepat", kualitas dan mutu pendidikan juga sama, itu-itu saja.

Jadi tidak salah kalu segala macam alasan tetebenge; guru honorer diberikan pendidikan lanjut, atau gaji honor naik dari 300.000 jadi 400.000 atau gaji 2 jutaan, alasan muluk-muluk seperti itu bisa dipahami sebagai cara-cara penyingkiran profesi guru honorer karena dianggap beban anggaran MBG di tahun 2027.

Baca Halaman Selanjutnya..