Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar di kawasan industri di Maluku Utara.

Hal ini disampaikan langsung di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kota Ternate.

Menurut Sherly, ancaman tersebut dipicu oleh pemotongan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang cukup signifikan pada sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara.

"Ada beberapa ancaman ke depan karena ada pemotongan RKAB yang cukup signifikan, mungkin sekitar 50 sampai 60 persen di IUP di Maluku Utara sehingga ada potensi pengurangan karyawan dan subkontraktor," kata Sherly, di hadapan Menteri ESDM Bahlil di acara Musda VI Golkar Maluku Utara, Minggu (12/4/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi pengurangan tenaga kerja di sejumlah kawasan industri bisa mencapai angka yang sangat besar.

"Informasi terakhir yang saya dapat, di beberapa kawasan industri itu ada pemotongan sampai 20 ribu pekerja," tambahnya.

Atas kondisi tersebut, Sherly meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri ESDM, untuk segera menghadirkan solusi guna mencegah dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

"Mungkin Pak Menteri dengan kebijakannya bisa memberikan solusi untuk mempreventif hal tersebut," harapnya.

Sherly juga menyoroti kondisi lapangan kerja di Maluku Utara yang semakin terbatas, terutama bagi usia produktif. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah kawasan industri, namun saat ini tidak lagi terjadi pembukaan lapangan kerja secara signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Saya sudah sering berkomunikasi dengan kawasan industri mereka sudah tidak ada lagi pembukaan lapangan pekerjaan yang signifikan seperti jaman dulu. Untuk diketahui kawasan industri di PT Industri Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda itu sudah mempekerjakan sekitar 100 ribu orang dan di Harita sekitar 30 ribu orang," ungkap Sherly.

"Penambahan setiap tahun sudah tidak signifikan, paling sekitar 2 sampai 3 ribu orang per masing-masing kawasan industri," jelasnya.

Ia menambahkan, rencana pembukaan kawasan industri baru di Halmahera Timur oleh Aneka Tambang (Antam) dan CATL diperkirakan hanya mampu menyerap sekitar 8 ribu tenaga kerja.

Sebagai solusi jangka panjang, Sherly mendorong penguatan hilirisasi industri di Maluku Utara. Menurutnya, selama ini produk tambang daerah baru sampai pada tahap feronikel dan prekursor baterai.

Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mendorong pembangunan industri turunan, seperti pabrik stainless steel, guna meningkatkan nilai tambah sekaligus menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Jika ke depan ada industri turunan lagi dari stainless steel, itu bisa menyerap banyak lapangan kerja di Maluku Utara," ujarnya.

Sherly berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dari Menteri ESDM yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, untuk bersama-sama mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

"Dengan posisi strategis Pak Menteri, kami sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi untuk mendukung Maluku Utara agar bisa benar-benar sejahtera," pungkasnya. (nar)