Sofifi, malutpost.com -- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons aspirasi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan akan mengawal perjuangan tersebut hingga ke tingkat pusat.

Di Musda VI Golkar Maluku Utara Minggu (12/4/2026), Bahlil langsung memberikan instruksi kepada Ketua Fraksi Golkar di DPR RI, Ahmad Sarmuji, agar berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur Sherly.

"Untuk perjuangan dana agar tidak dipotong oleh Badan Anggaran di DPR, saya perintahkan Pak Sarmuji sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk berada di garda terdepan memperjuangkan apa yang disampaikan Gubernur Sherly," kata Bahlil di Kota Ternate.

Ia juga menegaskan peran strategis Sarmuji dalam mengoordinasikan anggota DPR dari Golkar. Menurutnya, Ketua Fraksi memiliki kendali terhadap 102 anggota DPR RI dari partai tersebut.

"Ketua umum partai di parlemen itu Pak Sarmuji. Dia yang mengontrol 102 anggota DPR RI Partai Golkar. Kalau saya perintah ke dia lalu dia tidak menjalankan, maka tidak akan berjalan urusan ini. Tapi saya yakin Pak Sarmuji adalah tokoh yang amanah," tegasnya.

Terkait Dana Bagi Hasil, Bahlil menekankan bahwa DBH, khususnya yang berasal dari sektor tambang dan minyak, telah diatur dalam undang-undang sehingga harus diperjuangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Itu PR buat saya, Ibu Gubernur. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, saya akan memperjuangkan sampai tuntas kepada Bapak Presiden," tambah Bahlil.

Pernyataan ini menegaskan posisi Golkar dalam mendukung kepentingan daerah, khususnya terkait distribusi dana yang dinilai penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam. (nar)