Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaikkan biaya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026 menjadi Rp 60 juta per unit.

Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah bagi masyarakat.

Sherly Tjoanda mengatakan, berdasarkan evaluasi selama satu tahun kepemimpinannya, jumlah RTLH di Maluku Utara diperkirakan mencapai sekitar 50.000 unit.

"Dengan pengalaman kita satu tahun saya menyadari kita ada rumah tidak layak huni (RTLH) sekitar 50.000 rumah," kata Gubernur Sherly, di acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nelayan dan UMKM di Aula Dinas Pendidikan, Senin (2/3/2026).

Namun, dari jumlah itu ia mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan anggaran untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut dalam satu periode kepemimpinan.

"Tidak mungkin di masa kepemimpinan saya dan Pak Sarbin kita menyelesaikan 50.000 rumah, anggarannya itu tidak ada," ujarnya.

Pada tahun 2025, Pemprov Malut mengalokasikan anggaran Rp 50 juta untuk pembangunan satu unit rumah. Tahun ini, anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp 60 juta per unit.

"Tahun lalu kita bangun satu rumah Rp50 juta, tahun ini kita naikkan Rp60 juta per rumah," jelas Sherly.

Sherly menyebut, sepanjang 2025, Pemprov Malut telah membangun sebanyak 700 unit rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian, Sherly menilai pembangunan fisik rumah saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah rumah yang telah dibangun bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

"Saya kunjungan dengan Ibu Kadis Perkim, saya lihat rumah-rumahnya sudah dibangun. Rumahnya jadi, tapi kemudian ternyata banyak dari pemilik rumah tidak punya skill, tidak punya pendapatan yang layak," ungkapnya.

Menurutnya, rata-rata pendapatan penerima bantuan rumah berkisar antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Dalam satu rumah bahkan dihuni oleh lima sampai sepuluh orang anggota keluarga.

"Sehingga menurut saya, mereka belum bisa sejahtera walaupun rumahnya sudah kita bangun," tandasnya.

Karena itu, Pemprov Malut ke depan tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki penghasilan yang lebih layak dan berkelanjutan. (nar)