Oleh: Dr. Iswadi M. Ahmad, M.Pd
(Akademisi Unutara)

Pada tahun 2025, pembangunan ekonomi di Maluku Utara menampilkan wajah paradoks. Di satu sisi, provinsi ini mencatat prestasi nasional sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 39,10 persen, terutama didorong oleh ekspansi pesat industri pertambangan dan pengolahan mineral yang terkonsentrasi di kawasan industri strategis.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Senin, 9 Februari 2026

Namun, dibalik capaian tersebut, hadir pula persoalan serius yang tidak bisa abaikan. Aktivitas pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan, memunculkan konflik sosial, serta menurunkan kualitas ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Terlebih lagi, ketika pembangunan ekonomi dilakukan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak hidup masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi memang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, namun tidak secara otomatis menjamin perbaikan kualitas hidup masyarakat.

William D Nordhaus (2018), peraih Nobel Ekonomi atas kajiannya tentang hubungan perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan akan melahirkan kesejahteraan semu.

Ketika kerusakan lingkungan tidak diperhitungkan dalam kebijakan ekonomi, angka pertumbuhan justru berbanding lurus dengan meningkatnya risiko krisis lingkungan dan sosial di masa depan.

Baca Halaman Selanjutnya..