Negara tidak boleh hadir, tidak boleh mempengaruhi, tidak boleh campur, jika bukan karena masalah sudah terjadi. Dalam urusan pangan, keterlambatan bukanlah kesalahan administratif, melainkan kelalaian yang membayar dengan tubuh manusia.

Kalau kontrol pangan di Maluku Utara terus dibiarkan berjalan dengan logika lama, maka pasar tetap akan ramai, transaksi tetap akan terjadi, penyakit tetap akan tumbuh diam-diam.

Dan ketika dampaknya akhirnya terlihat jelas, kita mungkin akan sibuk menyalahkan pasar, padahal yang paling lama absen sejak awal adalah negara itu sendiri. (*)