Jika dilihat dari ekonomi politik Karl Polanyi, seorang pemikir asal Austria-Hongaria pasar yang dilepaskan dari perlindungan sosial akan mengorbankan manusia demi kelangsungan transaksi. Dalam kasus ini, kesehatan konsumen menjadi korban yang paling mudah diabaikan.

Lemahnya sistem regulasi dan koordinasi antarinstansi di Maluku Utara menjadi salah satu penyebab lemahnya sistem pengawasan pangan di daerah tersebut. Pengawasan pangan masih terfragmentasi. Tidak ada basis data terpadu.

Tidak ada penggambaran risiko pangan lokal. Tidak ada standar pengawasan terhadap mikroplastik atau kontaminan modern lainnya.

Padahal, pengelolaan sumber daya publik hanya efektif jika dilakukan dengan sistem tata kelola yang jelas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pengawasan pangan tidak bisa hanya dibiarkan di satu dinas. Pengawasan pangan tidak bisa hanya dibiarkan dilakukan dari atas ke bawah. Konsumen berada pada posisi paling lemah di sistem tersebut.

Mereka berkonsumsi produk dengan asumsi bahwa negara telah melakukan pengawasannya. Padahal, asumsi tersebut tidak selalu berdasar. Tidak ada label risiko. Tidak ada informasi yang dapat dipahami. Tidak ada edukasi yang konsisten.

Berdasarkan teori ekonomi informasi, ketidaksempuan informasi dapat menciptakan kegagalan pasar. Ketika konsumen tidak tahu apa yang mereka konsumsi, maka pasar kehilangan mekanisme koreksi alaminya.

Baca Halaman Selanjutnya..