Sofifi, malutpost.com –- Sekretaris Wilayah Partai NasDem Maluku Utara, Abd Rahim Odeyani, menjelaskan soal usulan perubahan nama Provinsi Maluku Utara.

Ia mengatakan bahwa partainya tengah mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali Undang-Undang (UU) Nomor 46 Tahun 1999 tentang Provinsi Maluku Utara.

Menurut Abd Rahim, dalam UU tersebut, wilayah Maluku Utara masih digabungkan dengan Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diperlukan penyesuaian agar identitas dan status provinsi lebih jelas.

"Karena itu, kami ingin mendorong pemerintah agar ada perubahan nama dan dimasukkan dalam UU sendiri," kata Abd Rahim Odeyani, Rabu (13/1/2026).

Ia menegaskan, upaya perubahan nama ini bertujuan untuk memperjelas identitas dan status wilayah Maluku Utara, sekaligus menghormati sejarah dan budaya masyarakat.

"Kajian perubahan nama ini tentu harus melibatkan kampus dan masyarakat Maluku Utara agar sesuai dengan sejarah, budaya, dan aspirasi rakyat," tambahnya.

Abd Rahim juga menyinggung bahwa di tahun 2023, pemerintah dan DPR telah melakukan revisi beberapa UU tentang pembentukan provinsi di Indonesia, termasuk:

1. Rancangan UU tentang Provinsi Sumatera Barat

2. Rancangan UU tentang Provinsi Riau

3. Rancangan UU tentang Provinsi Jambi

4. Rancangan UU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat

5. Rancangan UU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menurutnya, langkah ini menjadi momentum bagi Maluku Utara untuk menegaskan identitas provinsi secara resmi melalui regulasi yang jelas.

Sebelumnya, usulan tersebut muncul pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai NasDem Maluku Utara yang membahas tiga agenda utama melalui tiga komisi, salah satunya perumusan rekomendasi.

Menurut mereka rekomendasi tersebut menjadi penting dari Rakerwil yang digelar pekan kemarin, hasilnya akan disampaikan ke DPP NasDem dan Pemprov Maluku Utara soal rekomendasi perubahan nomenklatur nama Provinsi Maluku Utara. (nar)