Pemekaran Daerah: Kebutuhan atau Euforia Demokrasi?

Provinsi Maluku Utara (Malut) yang mekar dari Maluku pada 1999, misalnya, skor LPPD-nya sangat rendah atau 1,5 dari skala 0-5. Begitu pula Halmahera Barat (1,6) dan Kepulauan Sula (1,3). Belum lagi kita bicara soal kemampuan fiscal bagi daerah-daerah yang mau diusulkan sebagai DOB baru.
DOB Strategi Memakmurkan Rakyat
Seharusnya, pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif kepada DOB. Sebelumnya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan seperti pembuatan KTP, akses kesehatan, dan pendidikan jauh dari ibukota kabupaten induk.
Adanya DOB pelayanan masyarakat, daya saing daerah, tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan semakin membaik.
Baca Juga: Pentingkah Pemekaran Kota Sofifi
Namun, beberapa fakta di lapang menunjukkan bahwa pemenuhan syarat calon daerah pemekaran hanya dilakukan oleh segelintir kelompok elite politik dan tim kerja yang dibentuk oleh pemerintah.
Hal ini membuat masyarakat tidak bisa mengetahui dan memonitor apakah daerahnya layak dan memenuhi syarat untuk dimekarkan.
Penyebab rendahnya kinerja perekonomian di daerah hasil pemekaran antara lain (i) pembagian sumber daya perekonomian antara daerah hasil pemekaran dengan daerah induknya cenderung tidak merata.
Biasanya daerah induk tidak mau melepas daerahdaerah yang relatif kaya dengan sumber daya ekonomi ke calon DOB, (ii) Investor asing dan swasta tidak tertarik untuk berinvestasi di DOB dibandingkan daerah induk pemekaran.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar