Hal ini telah dibuktikan dari kajian UNDP (2008) bahwa selama lima tahun berturut-turut tidak banyak investor yang masuk ke DOB, dan (iii) kinerja pemerintah DOB belum mampu menggairahkan perekonomian daerahnya.

Karena terbatasnya alokasi anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD) antara lain promosi, insentif dan kemudahan perijinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran rakyat adalah PDRB per kapita.

Indikator tersebut merupakan indikator yang secara umum digunakan oleh siapapun untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari grafik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Bappenas (2008), PDRB per kapita daerah induk lebih baik dibandingkan DOB.

Hal ini dapat dimaklumi karena DOB masih banyak kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan yang cukup besar di beberapa kecamatan tertentu akan menjadi beban bagi perekonomiannya.

Hampir semua daerah sampel studi menunjukkan bahwa daerah hasil pemekaran belum bisa sejajar dengan daerah induk dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, daerah induk hanya melepas daerahnya yang sarat dengan kemiskinan. Sumber daya terutama manusia di daerah induk pemekaran jauh lebih siap dibandingkan daerah hasil pemekaran.

Baca Halaman Selanjutnya..