Sofifi, malutpost.com -- Jelang pembahasan Perubahan APBD tahun 2025, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) menyoroti lambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah dan rendahnya serapan anggaran.

Pasalnya, hingga saat ini serapan anggaran kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai 40 persen.

Kondisi ini tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran. Pemprov sendiri sudah melakukan efisiensi anggaran sampai pada tahap ketiga.

Anggota DPRD Malut, Is Suaib mengatakan, efisiensi anggaran yang membuat serapan anggaran rendah dan berdampak pada lambatnya pelaksanaan kegiatan membuat galau anggota DPRD dan juga masyarakat.

"Jadi kami mohon efisiensi selanjutnya kalau bisa sudah tidak ada. Cukup yang terakhir, karena ini sudah menggalaukan anggota DPRD, termasuk masyarakat," tegas Is Suaib, Rabu (11/6/2025).

"Serapan anggaran di OPD masih rendah, bahkan belum menyentuh 40 persen, padahal kita sudah masuk ke tahapan pembahasan APBD Perubahan," tambahnya.

Ia juga menanggapi capaian 100 hari kerja Pemprov Malut yang mengusung program pendidikan gratis di jenjang SMA dan SMK. Politisi partai PKS itu mengapresiasi kebijakan tersebut, namun mengingatkan bahwa kualitas layanan pendidikan harus tetap menjadi prioritas.

"Kami menemukan masih banyak keluhan di sekolah-sekolah saat reses. Apa arti pendidikan gratis kalau tidak berkualitas. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru dan sarana prasarana," ujarnya.

Menurutnya, bahwa dana BOSDa yang dialokasikan Rp 50 ribu per siswa SMA dan Rp 70 ribu untuk SMK terlalu kecil untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.

"Kalau kita bicara kualitas, anggaran BOSDa harus lebih besar. Kesejahteraan guru juga penting, bagaimana dengan sekolah di daerah-daerah seperti Taliabu dan Morotai yang kondisinya sangat terbatas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Malut, Farida Djama menambahkan, bahwa hingga pertengahan tahun anggaran, pelaksanaan program pemerintah belum mencapai 60 persen.

Untuk itu, ia mendesak Pemprov Malut untuk mempercepat pelaksanaan program, karena saat ini telah memasuki tahap pembahasan perubahan anggaran.

"Sampai saat ini seluruh program kegiatan itu belum 60 persen berjalan dan capaian pun sampai saat ini pun belum maksimal. Kami ingatkan prosesnya mungkin lebih cepat. Kami tidak tau seperti apa sekarang ini cara pemerintah bekerja," tegasnya.

Ia manambahkan, bahwa dari hasil pantauan dan pengawasan yang dilakukan, capaian kegiatan masih rendah.

"Dalam pantauan dan pengawasan kami, capaian belum cukup dalam stengah tahun berjalan. Oleh karena itu, kami berharap Pemprov memperhatikan ini dengan menggerakkan seluruh OPD untuk bekerja maksimal sehingga program bisa maksimal," tegas Farida.

Farida bilang, bahwa menjelang pembahasan perubahan APBD akhir Juni nanti, Pemprov Malut harus segera menuntaskan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Kenapa kami ingatkan ini karena kemarin kita semua tahu telah terjadi pergeseran anggaran," tandasnya. (nar)