Oleh: Fahri Aufat
(Pegiat PILAS Institute)

Saat seorang kepala daerah terpilih kembali untuk periode kedua, ekspektasi dari masyarakat otomatis meningkat. Inilah posisi kita saat ini, di awal masa kedua kepemimpinan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Lima tahun pertama telah dilalui, dan kini babak baru dimulai. Wajar jika masyarakat mulai bertanya, perubahan apa yang akan terjadi kali ini?

Di banyak tempat, periode kedua sering menjadi momentum untuk penyempurnaan. Janji-janji yang pernah disampaikan diuji kembali, dan komitmen terhadap rakyat seharusnya lebih nyata.

Bupati tidak lagi dapat mengandalkan alasan penyesuaian atau adaptasi, karena secara teknis dan politis, beliau sudah memahami peta persoalan di daerah ini. Waktu untuk membuktikan diri telah tiba sejak hari pertama periode kedua dimulai.

Seperti yang diungkapkan oleh Ryaas Rasyid dalam Good Governance: Teori dan Praktek di Indonesia (2006:), pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tanpa itu, pemerintah akan terjebak dalam ketidakpercayaan rakyat. Artinya, di periode kedua ini, Bupati Kabbupaten Kepulauan Sula harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih akuntabel dan tidak hanya mengandalkan alasan belaka.

Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah infrastruktur dasar. Masalah jalan desa yang rusak, pemadaman listrik yang sering terjadi, dan akses antarwilayah yang terganggu saat banjir seharusnya tidak lagi menjadi masalah rutin.

Sayangnya, masih ada warga yang terpaksa menyebrangi sungai saat banjir, karena jembatan belum kunjung dibangun. Salah satunya terjadi di Desa Baleha, di mana setiap musim hujan, banjir memutus akses jalan utama, menghambat aktivitas masyarakat, dan menciptakan ketidaknyamanan yang berkepanjangan.

Baca Halaman Selanjutnya..