Sofifi, malutpost.com -- Ratusan sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Senin (11/5/2026).

Aksi tersebut dipicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang terjadi dalam waktu lama dan dinilai sangat merugikan masyarakat, khususnya para sopir angkutan.

Pantauan di lokasi, massa aksi datang menggunakan sejumlah kendaraan truk sambil membawa spanduk bertuliskan "Subsidi untuk rakyat, bukan untuk pejabat”. Mereka juga membakar ban bekas di depan gerbang kantor DPRD dan sempat mendorong pintu pagar sebelum akhirnya masuk ke halaman kantor DPRD dengan pengawalan aparat keamanan.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa menilai pemerintah dan DPRD belum serius menangani persoalan kelangkaan solar yang terus terjadi di Maluku Utara.

"Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara harus bertanggung jawab atas kelangkaan solar yang sudah terjadi sangat lama," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.

Massa aksi menuntut pemerintah daerah bersama DPRD segera turun tangan menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan solar dengan harga resmi subsidi sebesar Rp6.800 per liter karena di tingkat pengecer harganya melonjak hingga Rp18 ribu per liter.

Menurut para sopir, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2024 hingga sekarang dan menimbulkan keresahan besar di kalangan masyarakat.

"Ini sudah menjadi keresahan masyarakat, khususnya para sopir-sopir truk," ujar salah satu peserta aksi.

Mereka menilai kenaikan harga solar berdampak langsung terhadap biaya operasional angkutan dan ekonomi masyarakat secara umum. Massa juga menduga adanya praktik penimbunan BBM jenis solar yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga di lapangan.

Hingga berita ini dipublikasikan, massa aksi masih bertahan di kantor DPRD Provinsi Maluku Utara sambil menunggu hasil negosiasi agar dapat bertemu langsung dengan pimpinan DPRD.

Sementara itu, di dalam gedung DPRD juga sedang berlangsung rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Massa aksi pun memilih menunggu selesainya rapat tersebut untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. (nar)