Kini telah terbuki pilkada yang baru dilewati beberapa bulan kemarin memicu konflik-konflik yang berujung pada melemahnya sikap toleran, persatuan, serta terjadi ketegangan sosial dalam masyarakat, dan pilkada selalu saja diputuskan oleh Mahkama Konstitusi bukan kehendak murni dari suara rakyat.

Problem serta kesenjangan politik yang sering terjadi diatas tentunya sangat memperihatinkan, dan ini menjadi PR besar bagi kita semua terutama para pemimpin yang terpilih.

Pemimpin yang terpilih harus mengedapankan sikap simpati bukan antipati, terbuka serta toleran terhadap semua kalangan maupun golongan yang ada termasuk rifalnya.

Upaya rekonsiliasi harus dikedepankan agar masyarakat kembali bersatu, karena tanggungjawab kandidat yang terpilih tidak hanya merealisasikan janji-janji kampanye, tapi menjadi pemempin semua masyarakat termasuk yang tidak memilihnya.

Kebijakan yang inklusif dan adil dapat membantu meredakan ketegangan yang terjadi. Sebaliknya, kandidat yang kalah diharapkan menerima kekalahan dengan sikap legawa, serta lapang dada.

Kekalahan bukanlah akhir dari karier politik, melainkan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memperkuat basis politik di masa depan.

Baca Halaman Selanjutnya..