Oleh: Fadli Ilham
(Koord 1 FKP Maluku Utara)

Sofifi - Ketimpangan atau disparitas pelayanan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan bikin warga daratan Sofifi makin yakin dengan ketidakmampuan kekuasaan dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang tidak berorientasi pada nasib kehidupan masyakarat, akan menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai bidang termasuk pada pelayanan publik. Nasib warga daratan Sofifi, terkesan "Dimarjinalkan" dalam pengurusan administrasi.

Seperti halnya Urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama dua periode tidak memberikan solusi. Tapi justru mengembang beban rakyat dan membuat warga daratan Sofifi makin miskin.

Warga Sofifi yang ingin membuat, mengganti dan memperbarui KTP butuh ongkos yang tidak sedikit. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tidore yang berbeda pulau ini.

Membuat masyarakatnya harus mengeluarkan Rp50 ribu hingga Rp60 ribu untuk membayar speedboat sekali jalan. Jika dikalkulasi dengan biaya balik, maka untuk transportasi saja sudah harus menguras kantong Rp100 ribu lebih.

Hal ini berbeda dengan warga daratan Tidore, hanya dengan Rp10 hingga Rp15 ribu dengan jarak yang tidak terlampau jauh, sudah tiba di Kantor Disdukcapil. Ketimpangan pelayanan ini nyata dan mengganggu ekonomi warga Sofifi, tapi seolah tidak menjadi masalah serius bagi pemerintah.

Hitung-hitungan diatas masih pada ongkos transportasi dan estimasi waktu satu hari, bagaimana dengan pelayanan yang mengharuskan mereka menunggu 2 hingga 3 hari lalu dapat mengambil KTP, jika mengharuskan mereka menunggu lalu tidak memiliki keluarga di daratan Tidore, maka ongkos makan dan tempat tinggal akan menjadi beban baru.

Baca Halaman Selanjutnya..