Teropong Mahasiswa: Antara Kutukan Sumber Daya Alam dan Nahkoda Baru
Oleh: Muhammad Rizky Fahri
(Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara Bandung)
Simulasi borjuis Pemerintah Pusat terhadap eksploitasi alam Maluku Utara. Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan beragam masalah yang menimpah serta permasalahan-permasalahan pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan publik yang menggambarkan Provinsi Maluku Utara dalam ambang batas kemungkinan kehancuran.
Ditambah lagi dengan gejalah segmentasi Politik Pilkada (Gubernur, Bupati dan Walikota), fenomena itu tidak berhenti sampai disitu saja adanya perubahan transformasi struktural perekonomian di wilayah Maluku Utara dari sektor pertanian menjadi industri salah satunya sentralisasi pertambangan minerba, nikel, emas dan lainnya.
Alasan inilah yang mengharuskan hasrat pemerintah karena jumlah transmisi kendaraan yang menggunakan energi fosil ke energi terbarukan serta jumlah permintaan ekonomi global yang tidak terbatas di seluruh dunia.
Kondisi ini yang ditanggapi dengan ambisi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai sentralisasi produsen baterai nomor satu di dunia.
Ambisi itu kemudian dilakukan lah regulasi pengesahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang minerba, implikasi dari terbitnya aturan tersebut mendorong keluarnya ratusan perizinan usaha pertambangan nikel di seluruh Indonesia salah satunya Maluku Utara saat ini.
Misalnya, sudah lebih dari 122 izin pertambangan yang terbagi di beberapa daerah seperti Halmahera Barat 5 izin, Morotai 4 izin, Halmahera Utara 12 izin, Halmahera Tengah 26 izin, Halmahera Selatan 2 izin, Halmahera Selatan 20 izin, kemudian kepulauan Sula 25 izin serta pulau Taliabu 7 izin dengan luas total konsesi 655.581,43 hektar dan 12 titik smelter.
Realitas yang terjadi menggambarkan situasi wilayah Maluku Utara dengan konteks bahwasannya sentralisasi industri nikel yang digenjorkan oleh Presiden Joko Widodo beserta Kementerian untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah maupun nasional hal ini malah sebaliknya dengan realitas yang terjadi masyarakat Maluku Utara.
Baca Halaman Selanjutnya..
Komentar