Bobong, malutpost.com -- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara berupaya menggenjot Pendapata Asli Daerah (PAD). Pasalnya, PAD Kabupaten Pulau Taliabu setiap tahun hanya bertahan angka Rp3 miliar lebih. Padahal, banyak sumber pendapatan lain yang belum tergarap secara maksimal.

Ini juga karena sebelumnya Pemda Taliabu belum memiliki regulasi sehingga PAD tidak maksimal. Ini diakui langsung oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ruslan Dumba. "Kalau semua sudah maksimal maka dipastikan tahun depan, PAD kita sudah meningkat,"katanya.

Ruslan berjanji, pihaknya akan memaksimalkan PAD Taliabu dengan pemberlakukan sistem digitalisasi. "Makanya, kita akan bekerja sama dengan BPD sebagai pihak pengelola pendapatan,"ungkapnya.

Menurutnya, pemberlakukan sistem digitalisasi ini agar meminimalisir kebocoran PAD. "Jadi kedepan, para pelaku usaha akan menyetor langsung melalui aplikasi,"tambahnya.

Teripisah, Pimpinan Cabang Pembantu Bank BPD Pulau Taliabu, Fahreza Alwi kepada malutpost.com membenarkan rencana kerjasama dengan Pemda Taliabu. Kata Fahreza, penarikan pajak dan retribusi menggunakan sistem digitalisasi harusnya sudah dilakukan sejak awal dan perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat umum.

Sebab, ini adalah hal baru di Taliabu. Untuk itu, pihaknya meminta Bapenda Taliabu agar segera melakukan pendataan semua sumber pendapatan, seperti rumah makan, penginapan dan lain-lain.

Saran Fahreza karena sumber pendapatan seperti kawasan pasar itu ditangani dinas teknis, yaitu Perindagkop. Kemudian retribusi parkir ditangani Dinas Perhubungan. "Dari badan pendapatan hanya bisa menarik pajak rumah makan dan hotel atau penginapan,"jelasnya.

Lanjut Fahreza, pihaknya siap membantu pengelolaan PAD berbasis digital dengan menyediakan sistem mPos. Ia menjelaskan sistem mPos merupakan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet yang di dalamnya ada kasir online atau terminal pos nirkabel. "Bukan rahasia lagi bahwa fitur sistem pos secara keseluruhan lebih dari sekadar mesin kasir. Jadi ketika pelaku usaha lakukan pembayaran melalui mPos, maka dananya langsung masuk rekening penampung. Tinggal dilakukan verifikasi data penyetor,"jelas fahreza.

Baginya, sistem digitalisasi ini akan maksimal diberlakukan tahun depan. "Jadi untuk saat ini, pihak Bapenda fokus lakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kami akan sediakan alatnya untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pendapatan,"janjinya mengakhiri.(nox/aji)