Sofifi, malutpost.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kembali didesak bergerak cepat menangani fasilitas publik yang terbengkalai. Salah satunya gedung SMA Negeri 4 Halmahera Barat (Halbar) di Desa Kedi yang rusak parah.

Sekaligus menangani longsor di Pulau Hiri yang kini memutus akses jalan warga di Kelurahan Dorari Isa dan Tomajiko. Desakan tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi (Deprov) Malut Daerah Pemilihan (Dapil) Ternate-Halbar Machmud Esa dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Ang- garan 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Malut, Jumat (11/9/2026).

Machmud meminta dua persoalan tersebut menjadi perhatian serius Pemprov dalam perubahan APBD 2026. Sebab, keduanya berkaitan langsung dengan kepentingan dasar masyarakat, yakni akses pendidikan dan akses transportasi.

Untuk SMA Negeri 4 Halbar, Machmud nengungkapkan terdapat dua fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan parah, yakni gedung laboratorium dan perpustakaan. Kondisi tersebut bahkan telah dilaporkannya kepada Pemprov berdasarkan hasil reses pada 6 Februari 2026 lalu.

Namun, hingga kini belum ada penanganan terhadap kedua bangunan tersebut. Akibat kerusakan yang semakin parah, fasilitas tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pendidikan."Mohon kiranya dengan adanya perubahan ini, tolong perhatikan gedung di SMA Negeri 4 Halbar," tandas Machmud.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Malut itu menilai kondisi fasilitas pendidikan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, kerusakan telah dilaporkan sejak beberapa bulan lalu, tetapi belum mendapat tindak lanjut.

Selain persoalan sekolah, Machmud menyoroti longsor yang terjadi di Pulau Hiri. Longsor di wilayah Kelurahan Dorari Isa dan Tomajiko menyebabkan badan jalan terputus sehingga kendaraan tidak lagi dapat melintas. Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat di kedua kelurahan. Terputusnya jalur transportasi dikhawatirkan semakin menyulitkan mobilitas warga, termasuk distribusi kebutuhan dan pelayanan dasar.

"Saya minta jalan dan longsor tersebut segera ditangani, karena hanya satu jalan. Kendaraan sudah tidak bisa lewat lagi," cetusnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Malut itu meminta Pemprov tidak menunggu persoalan tersebut semakin parah. Menurutnya, kondisi jalan yang terputus sudah masuk kategori darurat. Sehingga membutuhkan penanganan segera."Saya minta pemerintah segera turun tangan untuk membuka kembali akses masyarakat di ke dua kelurahan tersebut," pungkasnya. (cr-01)