Dari pertumbuhan, APBD, dan Money Follow Resilience menuju arsitektur ekonomi Halmahera Tengah pascanikel

Asmar Hi Daud 

Hilirisasi nikel telah mengubah Halmahera Tengah dalam skala yang mungkin sulit dibayangkan satu dekade lalu.

Dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis ke-62 Universitas Khairun, Bupati Ikram Malan Sangadji menyebut PDRB atas dasar harga berlaku Halmahera Tengah meningkat dari sekitar Rp3,29 triliun pada 2020 menjadi Rp54,96 triliun pada 2025. Pendapatan daerah juga meningkat, demikian pula Pendapatan Asli Daerah. Itu adalah perubahan ekonomi yang luar biasa.

Namun justru ketika angka-angka menjadi sangat besar, pertanyaan pembangunan harus dibuat jauh lebih mendasar apa yang sedang disiapkan Halmahera Tengah untuk hari ketika nikel tidak lagi menghasilkan pertumbuhan sebesar hari ini?

Pertanyaan ini penting karena nikel bukan sumber daya yang tumbuh kembali. Ia adalah cadangan yang terbatas. Harga komoditasnya berubah. Teknologi berubah, dan tentu permintaan dunia berubah.

Bahkan Bupati sendiri mengakui dalam orasinya bahwa mineral suatu saat akan berkurang, teknologi akan berubah dan harga komoditas akan naik-turun. Karena itu sumber daya alam harus diterjemahkan menjadi kekayaan manusia yang lebih bertahan lama. Saya sepakat.

Tetapi justru setelah pengakuan itulah tugas seorang kepala daerah penghasil sumber daya alam dimulai. Sebab Bupati bukan sekadar bendahara boom nikel. Ia seharusnya menjadi arsitek transformasi daerah setelah boom itu berlalu.

Orasi yang Sangat Kuat tentang APBD

Salah satu kekuatan orasi Ikram adalah kemampuannya membangun hubungan antara hilirisasi dan kapasitas fiskal.

Ia menawarkan sebuah rantai yang mungkin sedikit dibayangkan oleh bupati/walikota lain, yakni resource value menjadi economic value; economic value memperkuat fiscal capacity; kapasitas fiskal menghasilkan fiscal space; ruang fiskal diarahkan menjadi public investment; investasi menghasilkan public value; dan akhirnya membangun community capability serta resilience.

Secara konseptual, rangkaian itu masuk akal. Orasi juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD maupun APBD tidak otomatis sama dengan kesejahteraan. Ukuran akhirnya adalah apakah masyarakat memperoleh pendidikan lebih baik, kesehatan, perlindungan, produktivitas dan kualitas hidup.

Masalahnya bukan pada apa yang dikatakan. Masalahnya adalah apa yang belum cukup dikatakan. Sebagian besar rantai transformasi tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang menerima peningkatan kapasitas ekonomi, mengubahnya menjadi kapasitas fiskal, lalu membelanjakannya kembali kepada masyarakat.

Masyarakat memperoleh rumah. Beasiswa. Pelayanan kesehatan. Perlindungan sosial. Dan bahkan Bantuan modal. Semua itu penting, akan tetapi daerah penghasil tambang membutuhkan transformasi yang lebih dalam daripada redistribusi melalui APBD.

Karena pertanyaan masa depan Halmahera Tengah bukan semata soal berapa besar uang nikel yang berhasil dibelanjakan pemerintah?, melainkan seberapa besar kekayaan nikel hari ini berhasil diubah menjadi sumber kekayaan baru yang tidak bergantung pada nikel?

Itulah perbedaan antara mengelola boom dan menyiapkan masa depan.

Baca halaman selanjutnya...