Jangan Lupakan Neraca Ekologis 

Ada persoalan lain yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pascanikel, yaitu lingkungan. Orasi mengatakan natural capital merupakan salah satu modal dalam portfolio of resilience, dan menegaskan bahwa ekonomi yang tumbuh tetapi lingkungan rusak belum dapat disebut tangguh.

RPJMD sendiri mengidentifikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, sedimentasi sungai, tekanan terhadap pesisir, penurunan ruang tangkap nelayan dan kebutuhan pemulihan ekosistem sebagai persoalan strategis.

Ini penting. Sebab transformasi pascanikel tidak mungkin dibangun hanya dengan menghitung aset yang bertambah. Kita harus menghitung pula modal alam yang berkurang. Kalau PDRB naik Rp10 triliun tetapi produktivitas ekosistem, DAS, pesisir dan ruang hidup masyarakat menurun, angka pertumbuhan tidak memberi kita neraca pembangunan yang lengkap.

Bupati juga harus memastikan daerah mempunyai sistem untuk mengetahui apa yang berubah pada tutupan lahan; apa yang berubah pada DAS; apa yang terjadi pada kualitas air; apa yang terjadi pada pesisir; apa yang terjadi pada ruang tangkap nelayan; berapa biaya restorasinya; dan yang paling penting adalah siapa yang bertanggung jawab membayarnya.

Sebab pascatambang bukan hanya perkara menunggu perusahaan menutup lubang tambang. Pascatambang adalah persoalan ekonomi daerah. Jika modal alam rusak, pemerintah masa depan dapat mewarisi biaya ketika sumber pendapatannya justru sudah lebih kecil.

Jangan Membangun Masyarakat yang Bergantung pada APBD

Ada ironi yang harus dihindari. Semakin besar kapasitas fiskal pemerintah, semakin besar kemampuan memberikan berbagai program sosial. Tetapi apabila tidak hati-hati, boom fiskal dapat membentuk pola hubungan di mana masyarakat semakin melihat negara sebagai sumber bantuan, bukan sebagai pencipta kondisi bagi kemandirian ekonomi.

Rumah layak penting. Beasiswa penting. Pelayanan kesehatan penting. Perlindungan sosial penting. Tetapi tujuan akhirnya harus lebih jauh, yakni masyarakat yang mampu menghasilkan nilai tanpa terus-menerus menunggu redistribusi APBD.

Bupati sendiri menyebut perlunya bergerak dari redistribution to transformation. Redistribusi memberi manfaat, transformasi membangun kemampuan. Kalimat itu seharusnya menjadi dasar evaluasi seluruh kebijakan daerah.

Setiap program dapat ditanya, apakah program ini hanya memberi? atau membuat penerimanya semakin mampu berdiri sendiri?

Lantas Apa yang Seharusnya Disiapkan?

Jika Money Follow Resilience hendak menjadi paradigma pembangunan, maka Halmahera Tengah membutuhkan sedikitnya lima arsitektur yang berjalan bersamaan.

Pertama, arsitektur local value capture. Pemerintah harus mengetahui dan meningkatkan bagian tenaga kerja, pengadaan, pangan, jasa dan usaha lokal yang masuk ke rantai ekonomi industri.

Kedua, arsitektur diversifikasi ekonomi. Pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, jasa dan ekonomi berbasis sumber daya lokal harus memiliki target produktivitas, pasar, investasi dan kontribusi ekonomi yang jelas.

Ketiga, arsitektur human capital. Pendidikan dan beasiswa harus terhubung dengan kompetensi masa depan, bukan hanya jumlah penerima.

Keempat, arsitektur ecological resilience. DAS, pesisir, laut, ruang tangkap dan kawasan pascatambang harus menjadi bagian dari neraca pembangunan.

Kelima, arsitektur antargenerasi. Sebagian nilai dari sumber daya yang habis harus berubah menjadi aset yang tetap menghasilkan manfaat ketika ekstraksi berakhir.

Barulah kita mempunyai sesuatu yang layak disebut "Halmahera Tengah Post-Nickel Strategy".

Baca halaman selanjutnya...