Perikanan dan Pertanian Bukan Program Sosial

Hal ini penting karena sektor-sektor seperti perikanan dan pertanian sering diperlakukan sebagai sektor “masyarakat”, seolah posisinya hanya perlu dilindungi ketika industri besar datang. Cara pandang tersebut harus dibalik.

Perikanan, pertanian, peternakan dan ekonomi pangan harus diperlakukan sebagai strategic industries dalam ekonomi pascanikel.

Kawasan industri dan pertumbuhan penduduk menciptakan pasar. Gunakan pasar itu untuk membangun produsen lokal sekarang. Nelayan jangan hanya diberi kapal. Buat mereka masuk kontrak pasok.

Petani jangan hanya diberi bibit. Bangun sistem logistik, agregasi produksi dan jaminan pasar. UMKM jangan hanya menerima modal. Bangun standar mutu agar mampu masuk rantai pasok perusahaan.

BUMDes dan koperasi jangan sekadar dibentuk. Berikan fungsi ekonomi yang nyata. Dengan demikian, uang yang berputar karena industri tidak segera bocor keluar daerah. Ia membangun kapasitas produksi lokal. Inilah jembatan dari ekonomi nikel menuju ekonomi setelah nikel.

Infrastruktur Juga Harus Ditanya: Infrastruktur untuk Siapa?

Boom sumber daya biasanya menghasilkan infrastruktur. Tetapi tidak semua infrastruktur menciptakan transformasi. Ada jalan yang terutama melayani pergerakan barang tambang. Ada pelabuhan yang terutama melayani industri. Ada jaringan energi yang menopang proses produksi.

Bagi Bupati, tantangannya adalah memastikan bahwa sebagian infrastruktur yang dibangun selama periode industrialisasi menjadi shared infrastructure yang meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

World Bank menekankan pentingnya mengintegrasikan sektor ekstraktif dengan ekonomi lokal melalui infrastruktur bersama dan sinergi lintas sektor agar daerah kaya sumber daya tidak hanya memiliki industri ekstraktif yang maju, tetapi juga ekonomi lokal yang lebih tangguh.

Karena itu pertanyaan berikutnya adalah, apakah konektivitas industri memperbaiki logistik produk pertanian?

Apakah pelabuhan memperluas akses pasar produk perikanan?

Apakah energi dan jaringan digital membantu UMKM?

Apakah investasi air dan infrastruktur sosial memperkuat desa-desa lingkar industri?

Jika tidak, kita dapat memiliki infrastruktur modern tanpa memperoleh transformasi struktural.

Boom Nikel Harus Membayar Masa Depan

Ada gagasan lain yang perlu dinaikkan menjadi agenda utama, yaitu keadilan antargenerasi.

Bupati sendiri menyebut APBD sebagai “kontrak antargenerasi”. Jika sumber daya digunakan tanpa membangun manusia, generasi berikutnya menerima lebih sedikit. Jika lingkungan rusak, generasi mendatang menanggung biayanya. Ini salah satu bagian terkuat dari orasi.

Tetapi kontrak antargenerasi membutuhkan instrumen. Jika generasi sekarang mengambil sumber daya yang tidak dapat diperbarui, maka sebagian manfaatnya seharusnya dikonversi menjadi aset yang dapat diwariskan.

Pendidikan. Riset. Modal produktif. Ekonomi lokal. Ekosistem yang dipulihkan. Institusi yang kuat. Dan, bila kerangka hukum memungkinkan, mekanisme simpanan atau dana antargenerasi yang dikelola secara sangat transparan.

Menariknya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada Oktober 2025 telah menandatangani MoU dengan Article 33 Indonesia untuk memperkuat tata kelola industri nikel. Pemerintah daerah menyebut tiga fokus, yakni diversifikasi ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan dan sosial, serta optimalisasi pendapatan daerah, termasuk penjajakan pembentukan Dana Abadi Daerah.

Ini perkembangan positif. Tetapi kata kuncinya masih penjajakan. Jika gagasan itu dianggap strategis, publik perlu mengetahui kelanjutannya:

modelnya apa?, sumber dananya dari mana, bagaimana tata kelolanya?, untuk apa penggunaannya?, bagaimana mencegahnya menjadi kas politik jangka pendek?, bagaimana transparansi dan auditnya?

Dan jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan generasi mendatang benar-benar menjadi penerima manfaat?

Dana semacam itu tidak boleh menjadi tabungan pemerintah. Ia harus menjadi mekanisme konversi kekayaan tak terbarukan menjadi kekayaan lintas generasi.

Baca halaman selanjutnya...