Ternate, malutpost.com -- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, angkat bicara terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya Gubernur Sherly Tjoanda mengatakan, pemangkasan tersebut berlaku bagi PNS staf dan PPPK sebesar 10 persen mulai Juli hingga Desember 2026. Sementara bagi pejabat eselon I, II, III, dan IV, penyesuaian TPP sebesar 20 persen telah diberlakukan sejak Januari hingga Desember 2026.

Menanggapi hal itu, Zudan menegaskan bahwa ASN pada dasarnya memahami konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan saat menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Semua ASN setiap berangkat ke kantor mengeluarkan biaya transportasi. Itu berlaku secara universal. Jadi wajar saja ASN ketika bekerja harus mengeluarkan biaya untuk bekerja," kata Zudan di Kota Ternate, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur prioritas belanja sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.

"Melalui sistem desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menata kelola keuangannya. Mereka yang paling mengetahui kebutuhan dan prioritas belanja di daerahnya," jelasnya.

Zudan menegaskan, pemberian TPP kepada ASN memang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara maupun kemampuan keuangan daerah.

"TPP itu diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh ASN berperan aktif meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja pemerintah.

"Tugas kita bersama adalah memperbaiki kemampuan keuangan daerah. ASN juga berperan mengumpulkan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah. Mari bersama-sama meningkatkan PAD serta menekan belanja agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien," pungkasnya. (nar)