Oleh: Fadlum Marsaoly
(Pegiat Sosial Politik)

Kekuasaan adalah salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Ia dikejar dengan darah, dipertahankan dengan kelicikan, dan sering kali dibungkus dengan narasi moralitas yang luhur.

Namun, di balik megahnya panggung kekuasaan, selalu ada kecenderungan yang melekat untuk mendistorsi kebenaran dan menindas kemanusiaan.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Kamis, 9 Juli 2026

Oleh karena itu, kritik terhadap kekuasaan bukanlah sekedar letupan ketidakpuasan sosial, melainkan sebuah tindakan eksistensial untuk menjaga kesehatan suatu bangsa.

Untuk memahami mengapa kekuasaan harus terus-menerus dikritik, kita harus mengungkap bagaimana kekuasaan itu bekerja, bagaimana ia memproduksi salinannya sendiri, dan bagaimana masyarakat sering kali terjebak dalam kepatuhan yang buta.

Ilusi Kontrak Sosial dan Watak Koronif Kekuasaan

Secara teoritis, dalam tradisi pemikiran filosofi seperti John Locke atau Jean-Jacques Rousseau, kekuasaan negara lahir dari "kontrak sosial".

Manusia menyerahkan sebagian kebebasan alaminya kepada sebuah otoritas (negara) demi mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Namun, dalam praktiknya, kontrak sosial ini sering kali menjadi cek kosong yang disalahgunakan oleh penguasa.

Ketika seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kekuasaan, dinamika psikologis dan struktural mulai berubah. Lord Acton, seorang sejarawan asal Inggris, merumuskan diktum yang sangat terkenal: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut pasti korup.” (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak benar-benar korup).

Korupsi di sini tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai pencurian uang negara (korupsi finansial). Korupsi yang paling berbahaya adalah kesadaran persepsi.

Baca Halaman Selanjutnya..