Kekuasaan menciptakan jarak realitas antara penguasaan dan yang dikuasai. Berada di puncak hierarki membuat para pemegang kekuasaan mengalami delusi bahwa mereka paling tahu apa yang terbaik bagi semua orang.

Akibatnya, kebijakan yang sering kali dilahirkan bukan berdasarkan kebutuhan riil rakyat, melainkan demi melanggengkan kenyamanan dan hak istimewa elite itu sendiri.

Hegemoni dan Fabrikasi Persetujuan

Bagaimana kekuasaan yang korup dan tidak adil bisa bertahan begitu lama? Jawabannya terletak pada kemampuan kekuasaan untuk tidak hanya menindas secara fisik (represi), tetapi juga menjajah cara berpikir masyarakat (hegemoni).

Filsuf Marxis asal Italia, Antonio Gramsci, menjelaskan bahwa kekuasaan sejati bekerja melalui hegemoni budaya . Penguasa menggunakan institusi seperti pendidikan, media massa, agama, dan hukum untuk menanamkan nilai-nilai yang menguntungkan posisi mereka.

Nilai-nilai ini disebarkan secara halus hingga dianggap sebagai "kewajaran" atau akal sehat oleh masyarakat bawah.

Misalnya, ketika masyarakat miskin menganggap kemiskinan mereka semata-mata karena "takdir" atau "kurang kerja keras"—tanpa melihat adanya ketimpangan sistemik yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah—di sanalah hegemoni kekuasaan telah berhasil.

Senada dengan Gramsci, Noam Chomsky menyebut fenomena ini sebagai "Manufacturing Consent" (Fabrikasi Persetujuan).

Dalam sistem modern, kekuasaan tidak lagi membutuhkan bedil untuk membungkam rakyat; mereka cukup mengontrol narasi informasi.

Baca Halaman Selanjutnya..