Melalui media yang berkelindan dengan kepentingan kapitalis dan penguasa, perhatian publik dialihkan dari isu-isu krusial (seperti perusakan lingkungan atau pelemahan hukum) ke isu-isu hiburan atau polarisasi politik yang membeberkan. Masyarakat dibuat “setuju” dan patuh secara sukarela tanpa mereka sadari.

Hukum Sebagai Alat Penjinak, Bukan Keadilan

Salah satu ironi terbesar dalam kritik terhadap kekuasaan adalah posisi hukum. Idealnya, hukum adalah instrumen tertinggi untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa (rule of law). Namun, dalam realitas politik yang sinis, hukum sering kali dikooptasi menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan penguasa (rule by law).

Filsuf Prancis Michel Foucault secara mendalam membedah hubungan antara Pengetahuan dan Kekuasaan (Kekuasaan/Pengetahuan).

Menurut Foucault, kekuasaan menentukan apa yang dianggap sebagai "kebenaran" dan apa yang dianggap sebagai "kejahatan" atau "penyimpangan".

Hukum formal sering kali dirancang oleh elite penguasa untuk melindungi aset dan posisi mereka. Ketika rakyat kecil mencuri kayu bakar demi bertahan hidup, hukum bekerja dengan sangat beringas.

Namun, ketika korporasi besar yang disokong penguasa merusak hutan adat dan merampas ruang hidup, hukum masyarakat tiba-tiba menjadi tumpul, lambat, dan penuh kompromi.

Dalam konteks ini, mengkritik kekuasaan berarti juga mengkritik produk hukum yang cacat secara moral. Kepatuhan mutlak terhadap hukum yang tidak adil bukanlah kebajikan, melainkan bentuk kelumpuhan moral.

Baca Halaman Selanjutnya..