Ternate, malutpost.com -- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, hadir sebagai pembicara pada Focus Group Discussions (FGD) yang diselenggarakan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Maluku Utara, di Ballroom Hotel Batik, Selasa (7/7/2026).

Selain Nazla, panitia juga menghadirkan dua pembicara, yakni Mochtar Adam dan Sahroni A Hirto.

FGD ini mengangkat tema "wujudkan ekonomi konstitusi melalui nusantara satu harga berkeadilan."

Pada kesempatannya, Nazla membahas terkait penguatan kelembagaan dan sinergi kebijakan pusat daerah untuk stabilisasi harga.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah pusat pasti berdampak ke daerah termasuk kalangan masyarakat pada umumnya. Tapi Nazla percaya bahwa kekuatan di daerah juga bisa mempengaruhi kebijakan pusat.

"Kita tidak bisa pungkiri kalau kebijakan pusat akan berdampak pada dareah. Tapi saya percaya daerah mampu mempengaruhi kebijakan pusat kalau ada isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat."

"Contohnya jalan tani, jembatan, jalan lintas dan kebutuhan nelayan lainnya. Kenapa contohnya ini, karena ini yang selalu dikeluhkan saat saya kunjungan ke Halmahera Utara, Morotai dan Halmahera Selatan. Keluhan ini adalah isu penting yang kita sampaikan ke pemerintah," kata Nazla.

Ia menyebut, setiap problem yang disampaikan ke pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.

"Karena ada kebijakan pusat yang berkaitan dengan isu krusial yang dialami masyarakat kita, seperti program jembatan merah putih, Koperasi Merah Putih hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Alhamdulilah dari beberapa isu itu, sejumlah jalan tani sudah masuk dalam RJPMD meski belum semuanya," tutur Nazla.

Ia berharap, isu-isu yang dibahas dalam FGD ini terus didorong agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Sebenarnya banyak isu di Maluku Utara yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat lokal kita. Jadi saya harap diskusi yang membicarakan terkait kepentingan ekonomi masyarakat tak berhenti di sini saja, harus terus berlanjut," pintanya.

Isu penting lainnya menurut Nazla adalah tentang kemahalan harga barang yang berdampak ke masyarakat, terutama masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan akibat akses transportasi yang sulit.

"Masalah harga ini ada pada distribusi yang panjang. Jadi tinggal kita secara bersama melahirkan satu solusi untuk menjawab ini, agar harga sembako dan kebutuhan lainnya menyesuaikan dengan ekonomi kita dan masyarakat," tuturnya.

"Sebenarnya kebijakan pemerintah pusat itu ada yang bisa menjawab kebutuhan kita di daerah, seperti, infrastruktur, pendidikan hingga koperasi merah putih. Tinggal bagaimana kita menyuarakan dan berupaya untuk mendapat program itu," tandasnya. (one)