Oleh: Rully Baba
(Penulis lepas dan pekerja keras)

Ada satu kalimat yang belakangan terdengar sederhana, tapi justru mengganggu cara membaca kebijakan publik: bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian dari “kontrak politik” pemerintah kepada rakyat.

Sekilas tidak ada yang aneh. Bahkan terdengar seperti bahasa yang sudah normal dalam demokrasi elektoral. Janji kampanye memang selalu diperlakukan sebagai semacam mata uang legitimasi ditukar dengan suara, lalu ditagih kembali dalam bentuk kebijakan.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Selasa, 30 Juni 2026

Tapi ada satu masalah kecil di situ. Yang sering tidak terlihat.

Kontrak politik tidak hanya menuntut janji ditepati. Ia perlahan bisa mengubah janji menjadi sesuatu yang kaku bukan lagi arah, melainkan bentuk yang harus dipertahankan apa pun yang terjadi.

Dan di titik itu, sesuatu bergeser tanpa terasa. Dari tujuan ke instrumen. Dari arah ke desain. Dari kebijakan ke simbol.

Sederhana saja sebenarnya: jika yang dijanjikan adalah perbaikan gizi anak, maka yang diikat adalah tujuan. Bukan satu model tunggal yang kebetulan dipilih pada satu momen politik tertentu. Tapi logika politik jarang bekerja sesederhana itu. Ia cenderung membekukan pilihan pertama menjadi satu-satunya bentuk kesetiaan.

Seolah mengubah cara adalah mengkhianati isi. Padahal di banyak kasus, justru sebaliknya.

Negara jarang gagal karena niatnya buruk. Ia lebih sering gagal karena niat baik itu dikunci terlalu cepat ke dalam satu desain, lalu diperlakukan seakan-akan realitas tidak akan berubah setelah keputusan dibuat.

Ada asumsi diam-diam di situ: bahwa masa depan akan patuh pada skema awal. Padahal tidak pernah begitu. Harga bergerak. Distribusi macet. Kapasitas birokrasi tidak simetris. Perilaku manusia tidak pernah seragam.

Dan kebijakan, betapapun rapi di atas kertas, selalu berhadapan dengan dunia yang tidak selesai dijelaskan oleh desain awalnya sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..