Padahal tidak ada kebijakan yang lahir dari pengetahuan sempurna. Semua adalah dugaan yang dipadatkan menjadi keputusan. Dan karena itu, seharusnya semua kebijakan membawa kemungkinan untuk dibongkar ulang ketika realitas tidak sesuai.

Tapi logika simbol bekerja sebaliknya. Semakin besar sebuah kebijakan menjadi bagian dari narasi politik, semakin mahal biaya untuk mengaku bahwa ia bisa salah.
Dan di situlah masalahnya mulai serius.

Karena yang dipertahankan bukan lagi hasil, melainkan bentuk. Bukan lagi tujuan, melainkan artefak keputusan awal.

Jika tujuan awalnya adalah memperbaiki gizi anak, maka pertanyaan yang seharusnya sederhana tetap sama: apakah cara ini masih yang paling efektif, paling adaptif, paling masuk akal dalam kondisi yang berubah?

Namun pertanyaan sederhana jarang bertahan lama ketika sebuah kebijakan sudah menjadi simbol. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain: uji kesetiaan.

Mungkin MBG akan berhasil. Mungkin tidak.

Tapi itu bahkan bukan inti persoalannya. Yang lebih penting adalah, apakah kebijakan masih diperlakukan sebagai hipotesis terhadap realitas, atau sudah berubah menjadi pernyataan yang tidak boleh dibantah?

Jika yang kedua terjadi, maka yang sedang bergeser bukan sekadar program. Melainkan cara kekuasaan memahami dirinya sendiri.

Apakah ia alat koreksi yang terus belajar dari kesalahan, atau sekadar mesin yang menjaga agar kesalahan awal tidak pernah terlihat sebagai kesalahan.

Dan di batas itu, negara berhenti menjadi ruang eksperimen kebijakan. Ia mulai menjadi ruang pemeliharaan simbol. (*)