Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama Bank Indonesia (BI) resmi membuka kegiatan Serangkaian Kurasi UMKM dan Wirausaha Unggulan BI (SERUMBI) 2026 di Aula Maitara Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Senin (11/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 13 Mei 2026 itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku UMKM di Maluku Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara yang diwakili Asisten II Setda, Sri Haryanti Hatari, mengatakan SERUMBI 2026 merupakan bentuk nyata sinergi antara BI dan Pemprov Malut dalam mendorong UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar nasional.

"SERUMBI 2026 adalah langkah nyata BI dan Pemprov untuk mendorong UMKM tidak hanya dibina, tetapi juga difasilitasi sampai ke pasar nasional," kata dalam sambutan.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam program SERUMBI 2026, yakni perluasan akses digital, penguatan akses pembiayaan, dan pengembangan potensi ekspor.

Pada aspek digitalisasi, Sri menegaskan pelaku UMKM wajib bertransformasi dengan memanfaatkan marketplace dan media sosial untuk mendukung penjualan produk.

"Berjualan di lapak fisik harus dibarengi pemanfaatan marketplace dan media sosial. BI dan Pemprov juga telah melakukan pelatihan UMKM online," jelasnya.

Sementara pada sektor pembiayaan, Pemprov Malut atas arahan Gubernur Sherly menyalurkan bantuan modal usaha berkisar Rp 3 juta hingga Rp15 juta dengan bunga 0,01 persen bagi UMKM riil di Sofifi dan Ternate.

Selain itu, perbankan juga diminta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Di bidang ekspor, Pemprov mendorong produk unggulan daerah seperti kopi rempah, hasil laut, dan kerajinan agar memenuhi standar dan sertifikasi untuk dipasarkan secara lebih luas dengan label “Made in Maluku Utara”.

"Jangan sampai ikan kita ditangkap di Malut, dikemas di Surabaya, lalu dijual ke Jepang dengan label ‘Made in Jawa," tegasnya.

Berdasarkan data Pemprov, Maluku Utara saat ini memiliki sekitar 195 ribu UMKM, dengan 95 persen di antaranya merupakan usaha mikro yang menyerap 584.988 tenaga kerja.

Meski pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tahun 2026 mencapai 19,64 persen dan menjadi yang tertinggi secara nasional, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor pertambangan. Sementara sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan baru menyumbang sekitar 3 persen.

"Tambang ada masanya dan akan habis. Kalau sektor itu hilang, maka titik pertumbuhan ekonomi ada di Bapak Ibu pelaku UMKM. Selama masih menghasilkan produk berkualitas, UMKM tidak akan hilang,” ujarnya.

Pemprov juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menjaga konsistensi kualitas produk, memperbaiki kemasan, dan memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran.

"Digitalisasi sekarang bukan pilihan, tetapi keharusan," katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Maluku Utara, Handi Susila, menegaskan komitmen BI sebagai mitra strategis Pemprov dalam mendorong UMKM naik kelas.

Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.

Ia juga menyoroti potensi produk lokal, salah satunya kopi rempah khas Maluku Utara yang dinilai memiliki peluang besar di pasar nasional maupun internasional.

"Kenapa kita tidak mencoba dengan kopi rempah? Ini sudah jadi ciri khas Ternate dan Maluku Utara," ujarnya.

Selain kopi rempah, BI juga terus mendorong pengembangan wastra dan batik khas Maluku Utara agar memiliki akses pasar yang lebih luas. (nar)