Sofifi, malutpost.com — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan logistik berupa 5 ton beras dan ratusan item kebutuhan dasar lainnya ke Kecamatan Ibu dan Loloda yang terdampak banjir.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan Pemprov Malut bergerak cepat sejak awal kejadian. Tim reaksi cepat provinsi langsung diterjunkan ke lokasi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat, tepat, dan terukur.

Dalam misi kemanusiaan tersebut, Pemprov Malut mengerahkan KN SAR Pandudewanata 237 yang dikomandoi Kapten Sujono, serta didukung armada kapal feri untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses melalui jalur darat. Estimasi pelayaran dari Ternate ke Halmahera Barat sekitar 1 jam 40 menit.

Bantuan merupakan kolaborasi BPBD dan Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, terdiri dari 2 ton beras buffer stok sosial, 2 ton beras cadangan pangan daerah, dan 1 ton beras dari Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah menyalurkan 600 kilogram gula, 400 liter minyak goreng, 360 dus mi instan, 500 kaleng susu kental manis, 24 dus susu Lactogrow, 60 dus susu SGM, serta tambahan susu Lactogen.

"Pemerintah juga menyalurkan 1.000 paket makanan siap saji dan 800 paket makanan anak untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan," kata Gubernur Sherly, Kamis (8/1/2026).

Untuk logistik non-pangan, disalurkan 450 unit kasur, 30 kasur lipat, 400 selimut, 25 tenda keluarga, dan 350 lembar terpal. Bantuan sandang dan sanitasi meliputi 350 paket family kit, 300 paket pakaian anak, serta perlengkapan pendukung distribusi logistik lainnya.

Di Halmahera Barat, bantuan difokuskan ke Kecamatan Ibu dan Loloda. Sementara di Halmahera Utara, bantuan disalurkan ke Kecamatan Loloda Utara dan Kecamatan Kao sesuai tingkat dampak di masing-masing wilayah.

Selain distribusi logistik Sherly menyampaikan, Pemprov Malut juga melakukan pemulihan pascabencana dengan berkoordinasi bersama Balai Jalan dan Jembatan PUPR untuk menangani jembatan putus dan longsor di jalur Ibu–Loloda. Dinas Kominfo turut berkoordinasi dengan operator telekomunikasi guna memulihkan jaringan komunikasi.

Sherly menegaskan komitmen Pemprov Malut untuk memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bersama pemerintah kabupaten, TNI–Polri, Basarnas, Balai PU, operator telekomunikasi, pihak swasta, dan relawan.

"Kita berkoordinasi dengan semua pihak untuk membantu pemulihan cepat hingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kondisi kembali normal," tegasnya.

Sementara Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsudin A Kadir menambahkan, bahwa penanganan bencana dilakukan secara bertahap, meliputi fase jangka pendek berupa distribusi logistik, fase jangka menengah berupa evakuasi dan penyelamatan.

"Serta fase jangka panjang yang difokuskan pada rekonstruksi perumahan dan infrastruktur," ujarnya saat melepas bantuan logistik tersebut. (nar)