Ternate, malutpost.com -- Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 mengungkap persoalan serius di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara.

DPRD Malut menilai kinerja pengawasan lingkungan terancam tidak optimal akibat minimnya dukungan anggaran.

Anggota DPRD Malut, Pardin Isa, menegaskan bahwa Pemprov Malut harus menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tugas pokok dan fungsi DLH, terutama di tengah maraknya aktivitas pertambangan di berbagai daerah.

"Kita berharap ada keseriusan dari Pemprov, terutama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DLH. Kita ingin DLH benar-benar mampu melaksanakan kinerja dengan baik, terarah, dan memiliki outcome yang jelas dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di Maluku Utara," katq Pardin usai rapat evaluasi, Senin (27/10/2025) di Ternate.

Menurutnya, saat ini aktivitas pertambangan di Malut semakin masif, namun alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan DLH justru sangat kecil.

"Bagaimana kita cerita soal konservasi lingkungan kalau DLH tidak benar-benar diberdayakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," tegasnya.

Pardin menyoroti, dari total anggaran di DLH sekitar Rp 10 miliar, sekitar Rp 8 miliar hanya terserap untuk gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan anggaran khusus untuk pengawasan lingkungan hidup kurang lebih hanya Rp 500 juta per tahun.

"Anggaran segitu tidak mungkin cukup untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam satu tahun," ujarnya.

Ia juga menyinggung minimnya fasilitas pendukung, seperti laboratorium lingkungan yang berfungsi untuk pengujian kualitas air dan tanah. Hingga kini, DLH Malut belum memiliki laboratorium sendiri.

"Laboratorium itu penting agar DLH punya data akurat. Tanpa itu, bagaimana mereka bisa melakukan pemantauan? Ini salah satu instrumen penting yang harus disiapkan Pemprov," tutur Pardin tegas.

DLH sendiri, kata dia, telah mengajukan proposal pembangunan laboratorium ke pemerintah pusat. DPRD berharap pengajuan tersebut bisa segera diakomodir agar DLH memiliki sarana memadai dalam melaksanakan tugasnya.

Lebih lanjut, Pardin menilai lemahnya perencanaan anggaran DLH juga berdampak pada tidak meratanya kegiatan pengawasan di beberapa daerah.

"Kami di dapil 5 Sula–Taliabu misalnya, tidak ada kegiatan pengawasan sama sekali, padahal tambang di sana juga banyak. Ini akibat minimnya penganggaran," pungkasnya. (nar)