Cuci Tangan Partai Politik

Menjawab pertanyaan itu, saya menyarankan pembentukan dan penguatan mekanisme etik partai dengan standar etik akuntabilitas publik yang ketat.
Membaca tawaran saya, Anda langsung pasti membayangkan pembentukan lembaga baru. Jangan buru-buru terjebak pada gagasan membentuk lembaga baru. Reformasi UU Partai Politik dan penguatan kode etik partai dapat menjadi jalan awal. Mulai, dari penguatan mahkamah partai sebagai penegak etik.
Dari situ, baru desain Mahkamah Etik mendapatkan momentum urgensinya sebagai sarana banding bentuk ikhtiar jika ada pihak yang merasa putusan mahkamah partai tidak mencerminkan keadilan etik. Mengenai Mahkamah Etik oleh penulis akan dibahas dalam tulisan lain.
Closing Statement
Saya teringat kuliah Mahfud MD, beliau pernah berujar – dalam demokrasi haram memikirkan negara tanpa partai – maka, perbaikan partai harus terus didorong, sebab partai bukan sekadar organisasi yang memiliki hak untuk mengusulkan calon.
Partai adalah institusi yang menjalankan fungsi konstitusional dalam proses pengisian jabatan publik. Karena itu, tanggung jawab partai tidak boleh berhenti pada tahapan mengusulkan calon, tapi juga turut bertanggungjawab ketika calon yang diusulkan mengalami problematika konstitusional serta etik.
Sebab, tidak adil jika partai hanya hadir ketika kekuasaan diperebutkan, tapi menghilang saat tanggung jawab ditagih.(*)


Komentar