Cuci Tangan Partai Politik

Hendra Kasim

Kandidat bertanggungjawab atas syarat calon, kebenaran informasi dan integritas diri. Sedangkan partai bertanggung jawab atas proses rekrutmen, seleksi, pemeriksaan syarat calon, serta keputusan untuk mengusulkan.

Di perkuat dengan teori political accountability, kewenangan partai menentukan calon disertai kewajiban menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan keputusan politik. Karena itu, tanggungjawab tidak tepat diletakkan hanya kepada individu calon, partai juga harus dimintai pertanggungjawaban.

Teori ethic of responsibility Max Weber relevan untuk menjelaskan tindakan politik partai tidak cukup dinilai berdasarkan tujuan, kehendak, atau pembenaran formal, sebagai upaya untuk menghindari tanggungjawab etik institusional.

Sebab, partai tidak bisa menghindar dari tanggungjawab etik dengan dalih pencalonan merupakan keputusan institusi yang diatribusikan langsung oleh konstitusi. Justru, kewenangan atributif konstitusional melahirkan tanggung jawab etik untuk memastikan percalonan dilakukan secara patut dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsekuensinya, kekuasan partai menentukan siapa yang diusulkan menduduki jabatan publik harus selalu disertai kesediaan mempertanggungjawabkan proses, dasar pertimbangan, dan konsekuensi dari keputusan institusional.

Formulasi Pertanggungjawaban Etik Partai

Gibrangate mengharuskan tiga layer tanggungjawab, sebab tidak cukup diletakkan tanggungjawab kepada Gibran sebagai calon wakil presiden saja.

Tiga layer tanggungjawab yang saya maksud adalah, (i) layer pertama – tanggung jawab kandidat seputar syarat calon; (ii) layer kedua – tanggung jawab partai atas proses rekrutmen dan pencalonan; dan (iii) layer ketiga – tanggung jawab penyelenggara pemilu mengenai proses verifikasi administratif. Ketiganya tidak bisa di campur, masing-masing layer memiliki mekanisme dan model tanggung jawab.

Memisahkan layer tanggungjawab diperlukan agar partai tidak harus menjamin secara absolut seluruh informasi pribadi kandidat. Tapi, partai secara etik wajib melakukan pemeriksaan yang wajar, tidak mengabaikan informasi materil, dan mempertanggungjawabkan keputusan pencalonannya.

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2 3 4 5

Komentar

Loading...