Cuci Tangan Partai Politik

Karena itu, kewenangan mengusulkan tidak bisa dipahami sebatas hak politik partai, tapi sekaligus melahirkan tanggungjawab institusional.
Konteks pencalonan dibaca dari perspektif tanggung jawab partai, ada prinsip dalam hukum ubi jus ibi remedium, secara harfiah dapat diartikan di mana ada hak, di situ tersedia upaya hukum untuk melindunginya.
Prinsip ini merupakan pijakan argumentatif untuk melihat saat partai memiliki kewenangan menentukan dan mengusulkan kandidat, sekaligus memiliki tanggung jawab mengenai proses menentukan siapa calon yang diusulkan, mekanisme seleksi, serta kepatuhan terhadap syarat hukum dan etika pencalonan.
Jadi, kewenangan mengusulkan tidak boleh hanya menghasilkan hak, tapi juga melahirkan kewajiban institutional memastikan keterpenuhan syarat hukum dan etik dari calon yang diusulkan.
Sebelum lanjut, mengenai tanggung jawab partai, perlu dibedakan antara tanggung jawab hukum formal dan etik institusional. Untuk tanggung jawab hukum formal perlu pengaturan yang rigit secara normatif baik perbuatan yang dilarang hingga jenis sanksinya.
Tapi, tanggung jawab etik institusional berkaitan dengan kewajiban etis dan kepatutan organisasi dalam menjalankan fungsi politiknya, termasuk kesediaan menjelaskan keputusan pencalonan, mengakui kelalaian, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, serta melakukan perbaikan desain sistem baik internal partai maupun ketatanegaraan.
Ini penting dibahas, mengapa? Karena, partai tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas setiap persoalan kandidatnya, tapi tidak semestinya terbebas dari tanggungjawab etik atas keputusan pencalonan yang dibuat.
Pencalonan bukan peristiwa ilmiah yang lahir dari kehendak individu saja, juga tindakan institusional partai. Di bagian ini, perspektif teori pertanggungjawaban, perlu dibedakan antara tanggungjawab individu kandidat dan tanggungjawab institusi partai.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar