Cuci Tangan Partai Politik

Hendra Kasim

Dari tiga layer tanggungjawab, kemudian bisa dibangun konsep pertanggungjawaban asymmetric accountability in political nomination.

Yaitu, ketimpangan pertanggungjawaban dalam pecanlonan, ketika kandidat menjadi pusat yang dimintai pertanggungjawaban, penyelenggara pemilu menghadapi pertanggungjawaban administrasi dan etik dalam melaksanakan tahapan peacalonan, sementara tidak disediakan mekanisme pertanggungjawaban terhadap institusi yang mencalonkan.

Berangkat dari konsep asymmetric accountability in political nomination, kebutuhan formulasi pertanggungjawaban etik partai perlu didesain untuk perbaikan sistem. Melalui tulisan ini saya menawarkan formulasi desain akuntabilitas etik partai terhadap pencalonan pejabat publik, antara lain:

1. Candidat Due Diligence – kewajiban partai melakukan pemeriksaan secara patut terhadap persyaratan hukum, integritas, dan rekam jejak calon;

2. Nomination Transparency – keterbukaan mengenai proses dan dasar mengapa seseorang dicalonkan;
3. Institutional Accountability – kewajiban partai menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan pencalonan kepada publik;

4. Ethical Sanction – mekanisme sanksi etik yang proprosional, termasuk teguran, pernyataan tanggung jawab, atau permintaan maaf institutional jika terbukti terjadi pelanggaran; dan

5. Institutional Correction – kewajiban memperbaiki sistem rekrutmen dan seleksi agar tidak terulang masalah serupa.

Sampai di sini, anda pasti bertanya, bagaimana cara menegakkan pertanggungjawaban etik partai politik terhadap proses pencalonan? Atau, mungkin ada juga yang bertanya, lembaga apa yang berwenang meminta pertanggungjawabn etik partai?

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2 3 4 5

Komentar

Loading...