Namun, penyusunan dokumen bukanlah akhir dari proses kesiapsiagaan. Renkon harus menjadi instrumen operasional yang benar-benar menggerakkan sumber daya dan memastikan setiap pihak mengetahui tugas serta tanggung jawabnya ketika ancaman meningkat.

Di sinilah persoalan tata kelola menjadi penting. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki dokumen perencanaan, tetapi harus mampu memastikan bahwa informasi ancaman diterjemahkan menjadi kebijakan, program, kegiatan, anggaran, dan tindakan nyata.

Pola Adaptif Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah

Menurut saya, terdapat lima agenda yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah agar kesiapsiagaan tidak lagi bersifat reaktif:

Pertama, mengintegrasikan informasi risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Hasil Kajian Risiko Bencana, informasi prakiraan BMKG, riwayat kejadian bencana, serta pemetaan wilayah rawan harus menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.

Pengurangan risiko bencana tidak boleh hanya menjadi urusan BPBD, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan setiap perangkat daerah. C Kedua, memperkuat mitigasi struktural dan nonstruktural.

Pemeriksaan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, seperti sungai, drainase, gorong- jembatan serta talud. Identifikasi titik rawan, pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan daerah resapan air, rehabilitasi vegetasi, pengelolaan DAS, dan pengawasan perubahan penggunaan lahan perlu menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko jangka panjang.

Ketiga, sistem peringatan dan aksi dini. Informasi BMKG harus ditindaklanjuti dengan mekanisme yang jelas. Ketika terdapat potensi risiko, pemerintah harus memiliki prosedur untuk meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan tingkat ancaman.

Keempat, membangun kesiapan operasional lintas sektor dan wilayah. Pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi antara BPBD, OPD bersama unsur terkait lainnya berjalan secara operasional.

Baca Halaman Selanjutnya..