Ternate, malutpost.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, membuka Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Batik, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tertanggal 30 Juli 2026.

Rekomendasi tersebut meminta Wali Kota Ternate menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendapatkan pendampingan terkait konsolidasi pengadaan.

Dalam sambutannya, Rizal menegaskan konsolidasi pengadaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja, transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKM.

Ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar memenuhi rekomendasi KPK, tetapi juga memperbaiki tata kelola belanja pemerintah agar lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal.

“Kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di masing-masing perangkat daerah direncanakan secara cermat, realistis, dan sesuai prioritas. Rekomendasi MCSP KPK ini harus ditindaklanjuti secara konkret,” tegasnya.

Rizal juga meminta peserta memahami strategi konsolidasi, menyiapkan data kebutuhan secara akurat, serta menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi. Ia menekankan keberhasilan program tersebut membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh OPD.

“Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan pelibatan aktif UMKM bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan komitmen bersama untuk membangkitkan perekonomian Kota Ternate. Belanja daerah harus menjadi stimulus utama bagi kemajuan produk-produk lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPBJ Kota Ternate, Aisah Ahmad, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap OPD.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk merumuskan strategi belanja pemerintah yang lebih efisien sekaligus membuka peluang lebih luas bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari LKPP yang akan memberikan pendampingan pada setiap proses konsolidasi di BPBJ Kota Ternate guna memastikan pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Peserta, termasuk para kepala subbagian keuangan dan perencanaan, dibekali pemahaman mengenai optimalisasi belanja agar tepat sasaran serta mendorong produk lokal masuk ke dalam E-Katalog Lokal sehingga menjadi pilihan utama dalam belanja instansi pemerintah.

Melalui pemahaman yang merata dan sinergi seluruh OPD, Pemkot Ternate menargetkan peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dan keterlibatan UMKM pada tahun anggaran berjalan.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah sekaligus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku usaha lokal. (van)