Di titik inilah logika keadilan warga runtuh. Bagaimana mungkin hutan yang sama, jalur yang sama, modus yang sama - pembunuhan berantai - selalu dijawab dengan OTK?

Bagaimana mungkin negara yang mampu mengerahkan satu kompi Brimob bersenjata lengkap untuk mengepung Banemo karena dugaan pembakaran rumah warga, tidak mampu mengerahkan kekuatan yang sama untuk mengepung hutan demi menangkap pembunuh berantai yang telah memutilasi manusia?

Inilah yang melahirkan kalimat kedua dari lelaki itu: "Kami mungkin rakyat kecil. Kami tidak ada nilai di negara ini."
Ia tidak sedang merendahkan diri. Ia sedang menyimpulkan.

Ia menyimpulkan bahwa darah warga Banemo yang tertumpah di hutan tidak ada nilainya, karena pelakunya cukup disebut OTK dan kasusnya selesai.

Sementara rumah warga yang terbakar di Desa Sibenpopo, yang diduga dilakukan warga Banemo sebagai pelampiasan dari kecurigaan dan amarah yang menumpuk karena kasus mutilasi itu tak kunjung terang, langsung bernilai tinggi.

Nilainya setara dengan pengerahan Brimob Polda Malut untuk melakukan penangkapan paksa.
Warga Banemo mencurigai warga Sibenpopo sebagai tersangka dalam kasus mutilasi itu.

Benar atau salah kecurigaan itu, itu adalah hak mereka untuk curiga, karena negara tidak pernah memberikan jawaban yang terang.

Ketika negara absen memberikan kepastian hukum atas nyawa, warga akan mencari kepastian hukumnya sendiri dengan cara-cara yang salah.

Baca Halaman Selanjutnya..