Provinsi dengan letusan konflik terbanyak sepanjang tahun 2025 adalah Jawa Barat, disusul Sumatra Utara, Papua Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.

Di sektor tambang tak juga luput dari konflik akibat ekspansi industri nikel dan batu bara, tercatat ada 46 kali konflik dengan luas wilayah 59 ribu, dan 11 keluarga menjadi korban.

Di Maluku Utara pun demikian, di tengah masifnya industri ektraktif yang merampas ruang hidup warga ada kriminalisasi yang pernah terjadi, 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji yang dikriminalisasi oleh PT Position.

Konflik agraria di berbagai daerah masih saja terus terjadi, negara-korporasi selalu diuntungkan atas setiap konflik yang berlangsung. Kriminalisasi terhadap petani terus meningkat, sedang bayang-bayang kekerasan, perampasan ruang hidup, dan ancaman industri ekstraktif terus terbiarkan.

Rakyat selalu diperhadapkan dengan kepentingan modal dan kekuasaan segelintir elite, tanah mereka dirampas, disulap jadi arena keuntungan yang tak pernah kembali. Ruang hidup petani kian menyempit, negara terus maju bersama kaki tangannya, meneror dan bahkan memenjarakan mereka yang berani melawan.

Data KPA di atas terus menunjukan betapa konsistennya negara menebar karpet merah untuk kepentingan oligarki lalu menendang rakyatnya dengan kekerasan.

Menyulap hutan menjadi proyek besar yang ambisius tapi kosong pada kesejahteraan rakyat, pembangunan dan janji ekonomi hanya omong kosong belaka, semua yang dilakukan hanyalah sekadar sebagai kepentingan modal.

Rakyat terus menjadi babu yang tersiksa dan menangis di atas tanahnya sendiri. Berbagai ekspansi yang merampas ruang hidup petani dan merusak hutan dibiarkan terus hidup sampai merubah mata rantai kehidupan warga, negara terus menjadi alat kekerasan bagi rakyatnya sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..