Di sinilah politik dan ekonomi bertemu dalam ruang yang sangat sensitif. Jika biaya politik yang begitu mahal kemudian mendorong lahirnya perilaku pemerintahan yang berorientasi pada pengembalian modal politik, maka yang menjadi korban pada akhirnya adalah APBD dan masyarakat.

Pemerintahan tidak boleh dijadikan mesin untuk “mengembalikan modal”. Rakyat memilih kepala daerah untuk mendapatkan pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan—bukan untuk membayar biaya politik masa lalu.

Karena itu, visi-misi kepala daerah tidak boleh berubah menjadi proyek untuk membiayai kepentingan politik penguasa.

Presiden di Ruang Publik

Ada fakta yang diungkap banyak pengamat: komunikasi publik Istana yang tak maksimal. Juga sangat sedikit kinerja jajaran kabinet yang tersampaikan ke publik. Hanya beberapa menteri itu saja yang terlihat tampil.

Meski Istana memiliki prosedur baku komunikasi publik, tampilnya presiden untuk menjawab berbagai isu dan keresahan publik jiga dianggap sangat penting dan efektif di era media daring ini. Dan gejala itu mulai terlihat menonjol.

Pertemuan khusus dengan komunitas jurnalis dan bisa tampil di Podcast Akbar Faisal beberapa waktu lalu, adalah hal yang positif. Rakyat bertanya, presiden menjawab. Itu prosedur normal dan bentuk akuntabilitas dalam sebuah negara demokrasi moderen.

Ada pemimpin yang terbiasa dengan komunikasi publik yang baik. Tetapi ada juga yang biasa-biasa saja. Dan kemunikasi publik yang makin baik, makin meminimalisir potensi kesalahan penafsiran yang tak perlu.

Di satu sisi, rakyat mengeluh harga kebutuhan pokok yang melambung. Juga BBM yang mahal dan langka. Kepala daerah mengeluh kekurangan pembiayaan. Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertunggak, penggerusan Sumber Daya Alam (SDM) di daerah berlangsung masif dengan segala resiko, kekurangan anggaran untuk membangun ekonomi daerahnya, membayar gaji aparaturnya, hingga memicu insiden demonstrasi.

Baca Halaman Selanjutnya..