Untuk memahami mengapa generasi muda Maluku Utara kini semakin terasing dari bahasa daerahnya, kita harus menengok balik lembaran sejarah pergeseran fungsi bahasa di kepulauan ini.

Secara historis, bahasa Ternate dan Tidore pernah memegang peranan krusial sebagai lingua franca diplomasi dan perdagangan di kawasan Pasifik Barat Daya.

Pada abad ke VI hingga VIII, diplomasi kekuasaan kesultanan tidak hanya ditranskripsikan dalam dokumen kolonial, tetapi juga dihidupkan melalui tradisi lisan yang sarat akan metafora lokal. Bahasa daerah saat itu memiliki legitimasi politik, kekuatan ekonomi, serta fungsi spiritual yang kuat.

Namun, memasuki era pasca kolonial dan pembentukan negara-bangsa Indonesia, terjadi restrukturisasi peran linguistik secara masif, penyeragaman sistem pendidikan nasional dan penguatan Bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan nasional, meski berhasil merekatkan kemajemukan bangsa, secara tidak langsung menempatkan bahasa daerah pada posisi inferior dalam ranah publik.

Proses marginalisasi ini semakin terakselerasi di Maluku Utara ketika terjadi penyesuaian administratif regional, pembentukan Provinsi Maluku Utara, serta arus urbanisasi ke pusat-pusat pertumbuhan baru seperti Kota Ternate, Halmahera Tengah dan Sofifi.

Dalam ruang perkotaan yang kosmopolitan, bahasa daerah dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan komunikasi antar-etnis yang heterogen.

Posisi bahasa daerah lambat laun terdesak oleh Bahasa Melayu Ternate (sebagai bahasa pergaulan sehari-hari) dan Bahasa Indonesia baku (sebagai bahasa resmi administrasi dan pendidikan). Akibatnya, bahasa daerah kehilangan arena utamanya dalam ranah domestik maupun publik.

Baca Halaman Selanjutnya..