Ternate, malutpost.com — Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Nazlatan Ukhra Kasuba, menyoroti rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp1 triliun. Ia meminta pemerintah memastikan rencana tersebut dikaji secara matang, transparan, dan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Nazlatan, yang akrab disapa Nazla, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate. Diskusi bertema “81: Maluku Utara Kaya Tambang, Perlukah Pinjaman Rp1 Triliun?” tersebut berlangsung di Caffe Sabeba, Minggu (16/8/2026) pukul 20.00 WIT.

Nazla mengatakan, DPRD Malut belum dapat mengambil kesimpulan terkait urgensi pinjaman tersebut karena masih menunggu hasil kajian Inspektorat Provinsi Maluku Utara.

“Kami belum bisa menarik kesimpulan mengenai urgensi pinjaman tersebut dan sedang menunggu hasil kajian dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan,” kata Nazla.

Menurutnya, hasil kajian tersebut penting untuk melihat apakah pinjaman Rp1 triliun benar-benar dibutuhkan dan mendesak. Ia menegaskan, pandangan yang disampaikan DPRD bukan untuk menutup ruang pembahasan, melainkan memastikan kebijakan tersebut memiliki dasar yang jelas.

“Kita belum bisa menyimpulkan kalau hasil kajian itu belum keluar. Dari situ kita bisa melihat apakah pinjaman ini benar-benar mendesak atau tidak. Saat ini kami hanya menyampaikan pandangan dan masukan kepada Ibu Gubernur serta rekan-rekan di DPRD, bukan untuk menutup pintu pembahasan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mempertanyakan keterkaitan rencana pinjaman dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Menurutnya, meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, angka kemiskinan belum turun secara signifikan.

Kondisi tersebut, kata Nazla, tidak terlepas dari struktur perekonomian Maluku Utara yang masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan.

“Apakah infrastruktur yang akan dibangun dengan dana pinjaman ini benar-benar mendongkrak kesejahteraan masyarakat luas, atau justru semakin memudahkan pertumbuhan ekonomi ekstraktif saja? Jika yang didorong hanya ekonomi ekstraktif, lalu untuk apa kita berutang?” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Malut itu juga menyoroti rencana pembangunan jalan Trans Kie Raha sepanjang sekitar 450 kilometer yang menghubungkan wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Ia mempertanyakan sejauh mana pembangunan jalan tersebut akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga desa yang berada di sepanjang jalur pembangunan.

“Apakah jalan tersebut benar-benar melewati permukiman warga dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, atau justru berfungsi melayani kepentingan lain tanpa manfaat yang merata bagi penduduk desa-desa yang dilintasi?” ujarnya.

Nazla mengingatkan agar pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menekan kemiskinan dan memperluas manfaat pembangunan.

“Jangan sampai kita hanya mengejar angka statistik pertumbuhan ekonomi yang manis, padahal kemiskinan tetap ada. Kita perlu kembali pada janji diversifikasi perekonomian agar Maluku Utara tidak terus bergantung pada satu sektor saja,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah memastikan tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran. Menurutnya, sejumlah pembangunan infrastruktur masih berpotensi diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Ia mencontohkan proyek Jembatan Merah Putih sebagai salah satu pembangunan yang menurutnya dapat menjadi pembelajaran dalam menentukan skema pembiayaan pembangunan daerah.

Selain persoalan peruntukan, Nazla menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kata dia, harus dapat meyakinkan DPRD bahwa daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk membayar kembali pinjaman tersebut tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Jangan hanya ingin akselerasi pembangunan di periode ini, lalu mengorbankan masa depan. Kalau seluruh anggaran nanti habis untuk membayar cicilan utang, lalu bagaimana dengan pelayanan publik? Model pembangunan seperti itu tidak berkelanjutan,” tegasnya.

Nazla menekankan, pembahasan pinjaman Rp1 triliun bukan semata-mata persoalan setuju atau tidak setuju. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan manfaat dari penggunaan dana tersebut.

Ia meminta seluruh rincian mengenai peruntukan pinjaman dibuka kepada publik, termasuk lokasi pembangunan, besaran anggaran setiap program, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

“Kita minta transparansi menyeluruh. Masyarakat berhak tahu untuk apa saja, di kabupaten mana, dan apa dampaknya bagi perekonomian rakyat. Maluku Utara butuh pembangunan yang merata, berkeadilan, dan tidak membebani masa depan,” pungkasnya. (one)